Senin, 26 Oktober 2009

Nafsiah Mboi-Walinono (Menko Kesra RI - pilihan Tempo)

Memilih turun gunung untuk membantu warga. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci masalah sosial.



SAAT menjadi ”first lady” di Nusa Tenggara Timur, Nafsiah sebenarnya bisa saja ongkang-ongkang. Nyatanya istri Aloysius Benedictus Mboi, gubernur periode 1978-1988, itu memilih ”turun gunung”. Ia tak mau hanya menggunting pita; ia memilih ikut langsung menangani masalah warga. Ia prihatin karena NTT adalah daerah tandus dan rawan bencana. ”Segala jenis bencana pernah terjadi di sana—gempa, banjir, tsunami, serangan hama tikus,” katanya. Letaknya yang terpencil dan tak pernah disiarkan media membuat warga di sana hampir tak tersentuh bantuan.

Naf pun tergerak membantu warga. Banyak kala itu yang menganggap kesejahteraan mereka adalah urusan pemerintah daerah. Dan karena itu, mereka hanya diam dan ”terima beres”, meski kadang kebutuhan tak terpenuhi. Misalnya program air bersih. Selama ini, meski yang bertugas mencari air untuk kebutuhan keluarga di NTT adalah wanita, mereka tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang mandi-cuci-kakus.

Naf mencoba mengubah ”tradisi” itu dan menekankan kepada para ibu bahwa air adalah urusan dan hidup mereka, jadi mereka harus ikut serta menentukannya. Lewat serangkaian pertemuan dengan para perempuan itu, muncullah usul sumber air harus didekatkan di rumah, sehingga mereka bisa mencari air tanpa harus meninggalkan anak. Naf percaya, orang miskin dan buta huruf sekalipun bisa dilatih mengambil keputusan sendiri—tentunya dengan bantuan tenaga ahli. Jadi, mereka akan ikut bertanggung jawab memelihara suatu fasilitas atau program.

Berkat pengabdian di NTT itulah Naf dan Ben Mboi diganjar Magsaysay Award pada 1986. Tiga tahun kemudian Presiden Soeharto juga menyematkan Satyalancana Bhakti Sosial atas jasa-jasa Naf melakukan operasi bibir sumbing di provinsi itu.

Naf lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 14 Juli 1940. Dia anak kedua dari enam bersaudara pasangan Haji Andi Walinono dan Hajjah Rahmatiah Sonda Daeng Baji. Salah satu adiknya adalah Erna Witoelar—mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, juga Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1964, Naf tak hanya memboyong gelar tapi juga pendamping hidup. Ia dipersunting seniornya, dokter Aloysius Benedictus Mboi—akrab disapa Ben Mboi. Mereka kelak dikaruniai tiga anak: Maria Josefina Tridia Mboi, Gerardus Majela Mboi, dan Henry Dunant Mboi. Naf melanjutkan pendidikan spesialis anak di Belgia dan tamat pada 1971. Ia meninggalkan kamar prakteknya ketika Ben diangkat menjadi Gubernur NTT pada 1978. Di daerah barunya ini Naf mempraktekkan ilmu kedokteran secara lebih luas: membantu masyarakat.

Dr. Nafsiah Mboi SpA (Sekretaris KPA Nasional) dalam pertemuan dengan jajaran pers yang didampingi oleh Duta Besar HIV/AIDS dari Belanda Paul Bekkers, Fia van der Klugt (Policy Officer and Assistant to Dutch Aids Ambassador-Health, Gender and Civil Society Departement) Kementrian Luar Negeri Belanda, Christian Kroll dari Global Coordinator HIV/AIDS United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Murray Proctor, Duta Besar HIV/AIDS dari Australia (16/10/2008)

Dia kini menerapkan pengabdian yang sama dalam menangani masalah HIV dan AIDS. Sejak 2006, ia menjabat Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)—lembaga yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KPA memusatkan perhatian pada tiga kelompok yang paling rentan: pengguna narkoba suntik, pekerja seks, dan pria yang berhubungan dengan sesama. ”Kalau bisa mencapai 80 persen dari mereka, kita bisa mencegah dan mengurangi infeksi baru serta mengurangi dampak sosial-ekonomi virus ini,” kata Naf.

Sayangnya, pelaksanaan rencana itu tak selalu mulus di lapangan. Pekerja seks yang mau diberi penyuluhan malah diuber-uber polisi. Para waria juga digerebek oleh kelompok-kelompok keagamaan. Jadi, yang dibasmi malah orangnya, bukan masalahnya. ”Kami memakai pendekatan kesehatan dan kesejahteraan, mereka bicara moral,” kata Naf.

Namun ia tetap optimistis, masalah HIV/AIDS—juga problem sosial lain di Tanah Air—bisa diatasi. Yang penting, katanya, pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat, harus bekerja sama. Tidak ada yang lebih ”suci” di antara keduanya. Penyalahgunaan dana dan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja di pemerintah, LSM, atau warga sendiri. ”Saya pernah mengalami semuanya,” kata Naf. Jadi, bukan tergantung lembaganya, tapi orangnya. ”Kalau LSM dan pemerintah saling memusuhi, itu kuno,” katanya.

Naf bisa bicara begitu karena ia ”hidup di dua alam”: 35 tahun menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Kesehatan—pensiun pada 1997—dan selama itu pula ia terlibat di banyak kegiatan nonpemerintah. Tak cuma di dalam negeri, tapi juga go international. Dialah orang Asia pertama yang menjabat Ketua Komisi Hak Anak PBB (1997-1999). Lalu ia menjabat Direktur Departemen Gender dan Kesehatan Wanita di Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, di Jenewa, Swiss (1999-2002).

Rekam jejak Naf, kini 69 tahun, itulah yang menjadi alasan Tempo memilihnya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Menanggapi hal ini, ia hanya tergelak, ”Itu mimpi di siang bolong.” Naf lalu menyodorkan jawaban diplomatis: kita dukung dengan doa, siapa pun yang dipilih Presiden.

Pegiat masalah HIV/AIDS, Baby Jim Aditya, menilai Nafsiah sebagai sosok yang jelas keberpihakannya. Nyonya Mboi sanggup mengakomodasi suara-suara yang berbeda di lapangan. Walau begitu, Baby melihat Bu Naf ”kurang galak” ketika masuk ke sistem—yaitu KPA. Perancang busana itu juga menyorot usia Nafsiah yang terlalu tua untuk menjadi menteri. Fisik tak lagi lincah. Pola pikir juga biasanya sulit berubah dalam merespons perkembangan zaman.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 19-25 Oktober 2009

Arifin Panigoro (Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI - pilihan Tempo)

Ia terbukti sukses sebagai pengusaha yang memulai segalanya dari nol. Catatan kasus hukum bisa mengganjalnya.

KAMPUNG Wasur, pedalaman Merauke, pertengahan Agustus lalu.

Dengan wajah dibedaki kapur, telanjang dada, perut mengedur, dan sembari mengenakan rotali—rok khas Papua yang terbuat dari temali akar—dan tutup kepala berhias burung kasuari, Arifin Panigoro resmi menjadi bagian suku Malind Marori. ”Saya terharu dan merasa bangga,” kata bos kelompok usaha Medco Group yang kini 65 tahun itu.


Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume (kanan) dan Bupati Merauke, Jhon Gebze berbincang dengan Pendiri Medco Group, Arifin Panigoro (tengah) seusai penobatan Arifin Panigoro sebagai Namek (saudara laki-laki) bagi masyarakat adat suku Malind Marori di Kampung Wasur, Merauke (11/8). Arifin Panigoro menerima nama adat tersebut karena dianggap berjasa bagi pembangunan Merauke, Papua. 
(ANTARA/Yusnirsyah Sirin)



Waku Gebze, nama yang diberikan kepadanya. Ia dianggap berjasa merintis dan mengembangkan pertanian di selatan bumi cenderawasih itu. Arifin memulainya medio tahun lalu melalui salah satu anak perusahaannya, PT Medco Papua. Ketika itu, di atas lahan seluas 200 hektare, Medco menanam padi seri, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Khusus tebu, Medco menggandeng perusahaan asing membuat etanol, bahan bakar terbarukan. ”Usia boleh tua, tapi cara berpikirnya seperti orang muda yang gesit melihat peluang,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Aviliani.

Medco Papua pun memberi kerja, sekaligus menghasilkan aneka produk konsumsi yang harganya terjangkau oleh masyarakat sekitarnya. Harga beras, misalnya, sangat tinggi di Papua karena harus didatangkan dari luar pulau. Bahkan di kawasan Pegunungan Tengah, pedalaman Papua, harga satu kilogram beras yang sudah kusam bisa mencapai Rp 30 ribu. ”Membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan kebutuhan pokok yang murah dan mudah diperoleh merupakan tantangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan,” kata Lin Che Wei, Direktur Independent Research and Advisory.

Keberanian Arifin membuka usaha baru di tempat yang jauh dari radar pengusaha agrobisnis itu menjadi salah satu indikator Tempo memilih pria Bandung ini sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Indikator lain: sukses merintis usaha dari nol hingga menjelajahi berbagai bidang: pertambangan, bank, hotel, properti, perkebunan, pertanian, kehutanan, makanan, baja, pompa bensin, energi. ”Dia punya visi yang matang dan kemampuan negosiasi yang bagus,” ujar Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno.


Lahir pada 14 Maret 1945, Arifin menempuh pendidikan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Pada 1972, setahun sebelum lulus, ia memulai usahanya dengan mendirikan perusahaan listrik Corona Electrical dan berhasil memperoleh proyek dari PT Nindya Karya senilai Rp 40 juta. Pada 1981, ia mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan dan gas bumi, PT Meta Epsi Drilling Company (Medco). Setelah bekerja sebagai subkontraktor di beberapa proyek, pada 1982 Medco menandatangani kontrak dengan Pertamina untuk pengadaan pipa gas di Kalimantan Timur.

Sejak itu Medco semakin kinclong. Apalagi harga minyak pada 1980-an itu tengah melejit. Nama Arifin kian meroket sebagai usahawan sukses ketika Medco mengakuisisi dua ladang minyak di Kalimantan Timur, yang dioperasikan Tesoro Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company, lalu membeli saham mayoritas PT Stanvac Indonesia Rp 200 miliar pada 1995 dari Esso Eastern Inc., Exxon Overseas Investment Corp., Esso Exploration Holding Inc., dan Mobil Petroleum Company. Arifin menjelma menjadi raja minyak baru Indonesia dan merambah sektor usaha lainnya.

Kami mengusulkan agar Perindustrian dan Perdagangan disatukan kembali, karena selama ini dua departemen sekondan yang seharusnya bersinergi itu kerap tak selaras dalam menelurkan kebijakan. Sebagai contoh, ketika Departemen Perindustrian meluncurkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Departemen Perdagangan seolah membiarkan produk asing dan dumping, antara lain dari Cina, sehingga meluluhlantakkan pelaku usaha lokal.

Menurut Benny Soetrisno, selama ini Departemen kurang sigap dalam bernegosiasi atau mencari celah ekspor. Tekstil Indonesia dikenai aturan antidumping di Brasil. Menurut dia, pemerintah bisa bernegosiasi dengan Brasil karena negara itu ingin sapinya masuk Indonesia. Begitu pula dengan lambannya pembahasan perdagangan bebas dengan sejumlah negara. Adapun Departemen Perindustrian dianggapnya kurang memiliki visi industri. ”Padahal industrialisasi akan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Lin Che Wei.

Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto menilai pengusaha seperti Arifin memang tepat untuk menempati pos Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tapi Sugiharto mengusulkan Arifin lebih cocok menjadi menteri koordinator, bukan menteri teknis, karena alasan usia. Chief Economist Bank Mandiri Mirza Adityaswara mengatakan pos menteri ini harus diisi seorang pekerja keras yang ulet dalam negosiasi, memahami pasal demi pasal, dan mampu memimpin jajaran birokrasi yang tambun.

Kalaupun usia dikesampingkan, bukan berarti Arifiin tak punya catatan suram. Sukses Arifin lantaran didukung teman-teman sesama alumni ITB di pemerintahan, seperti Ginandjar Kartasasmita dan Siswono Yudohusodo. Tak mengherankan pula ia sempat bergabung dengan Golkar dan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Golongan. Arifin tak membantah. ”Saya memang diuntungkan oleh rezim lama,” katanya kepada Tempo suatu ketika. ”Tapi, saat perubahan terjadi, apakah tak boleh awas melihat kelompok mana yang perlu didukung untuk kebaikan yang lebih luas?”

Di ranah hukum, bapak dua anak ini sempat berkali-kali menjadi pesakitan. Pada masa pemerintahan Habibie, ia nyaris menjadi terpidana kasus dugaan korupsi commercial paper PT Asuransi Jasa Indonesia. Di zaman Abdurrahman Wahid, Kejaksaan Agung rajin menyelidiki kasus kasbon PT Medco Energi Corporation Tbk. senilai US$ 75 juta dari Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Ihwal terpilihnya Arifin dalam kabinet Tempo, ia tutup mulut. ”Saya tak mau berkomentar,” katanya Jumat dua pekan lalu.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 19-25 Oktober 2009

Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Dalam Negeri RI - pilihan Tempo)

Intelektual politik dan ahli otonomi daerah. Dikecam orang Sulawesi Selatan karena omongannya.


ORANG dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengerti urusan otonomi daerah: itulah orang yang pas mengisi kursi Menteri Dalam Negeri. Dan sosok yang memenuhi kriteria itu, kata Jaleswari Pramodhawardani, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, adalah Andi Alifian Mallarangeng.

Andi juru bicara Presiden untuk urusan dalam negeri. Doktor ilmu politik ini juga Ketua Partai Demokrat, yang kelahirannya dibidani Yudhoyono.

Selain mengerti otonomi daerah, kata Jaleswari, Andi punya gereget membenahi sistem. Pengalaman Andi ketika mengepalai komite kebijakan pada lembaga nonpemerintah yang mendorong pemerintahan bersih, Partnership, bisa menjadi modal penting.

Setelah reformasi 1998, Andi masuk Tim Tujuh yang bekerja merumuskan penataan ulang sistem politik dan pemerintahan di atas prinsip demokrasi dan desentralisasi. Tim yang diketuai Ryaas Rasyid ini merancang paket undang-undang politik yang jadi landasan terselenggaranya pemilihan umum pertama yang demokratis setelah bergulirnya reformasi.

Andi juga terlibat menyusun undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Undang-undang ini mengatur reformasi sistem pemerintahan dengan desentralisasi dan otonomi daerah.

Usman Hamid, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan Andi punya semangat melakukan pembaruan. ”Ia concern pada pemerintahan bersih,” ujar Usman. Andi, kata Usman, merupakan sosok yang bisa memastikan kepatuhan daerah menjalankan program pemerintah.

Andi punya pengalaman masuk Komisi Pemilihan Umum. Di sini, ia menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 1999. Sejarah mencatat, pemilu pertama setelah Soeharto tumbang ini berjalan aman dan demokratis. Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid ketika itu mengangkat Andi menjadi anggota dari unsur pemerintah, bersama Adnan Buyung Nasution, Afan Gaffar, Andi Andojo Sutjipto, dan Oka Mahendra.

Andi sempat menjadi anggota staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid. Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, kementerian ini dibubarkan. Bersama Ryaas, Andi mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan pada 2002.

Deklarasi partai ini di Hotel Indonesia, Jakarta, dihadiri Yudhoyono, yang ketika itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Partai ini mengusung tema ”partai masa depan”, dengan menampilkan Andi Mallarangeng, ketua partai, sebagai kandidat presiden.

Namun keputusan partai yang mencalonkan Wiranto sebagai presiden setelah pemilu legislatif, 2004, memicu Andi hengkang. Dengan modal cuma lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu legislatif 2004, kata Andi, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan seharusnya jadi oposisi.

Andi mengatakan Wiranto punya mesin politik yang kuat, tapi mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu tak bisa menjadi presiden yang baik. ”Ada catatan masa lalu yang berkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya di Timor Timur,” kata Andi ketika itu. Ia kemudian masuk lingkaran Yudhoyono.

Sebagai juru bicara Presiden, Andi pernah mendapat sorotan tajam akibat omongannya yang tak hati-hati. Pidatonya sebagai koordinator media tim kampanye Yudhoyono-Boediono pada pemilihan presiden, Juli lalu, membuat gusar sebagian masyarakat Sulawesi Selatan.

Di depan seribuan pendukung calon presiden Yudhoyono yang memenuhi Gelanggang Olahraga Mattoangin, Makassar, Andi mengatakan orang Sulawesi Selatan belum waktunya menjadi presiden karena masih ada calon presiden yang lebih baik. Tentu Andi merujuk Yudhoyono.

Sebagian masyarakat Sulawesi Selatan pendukung calon presiden Jusuf Kalla tak tinggal diam. Ada unjuk rasa dan pernyataan sikap mengecam Andi. ”Omongan Andi melecehkan orang Sulawesi Selatan,” kata Idrus Paturusi, Koordinator Koalisi Masyarakat Sulawesi Selatan. Andi sendiri berkelit: ”Kata-kata saya dipelintir.”

Sebelum Andi masuk politik praktis, orang mengenalnya sebagai pengamat politik. Ia lulusan Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, 1997. Andi menyusun disertasi berjudul ”Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior”.

Di kampus yang sama ia meraih gelar master of science di bidang sosiologi. Sedangkan gelar sarjana sosiologi ia dapatkan dari Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di UGM, Andi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan senat mahasiswa.

Andi sempat mengajar di Universitas Hasanuddin, Makassar, selama 11 tahun. Pada 1999, ia dosen Ilmu Pemerintahan Jakarta. Majalah Asiaweek memberi Andi penghargaan untuk kategori ”Future Leader of Asia” sepuluh tahun lalu. Pada tahun yang sama, ia meraih Bintang Jasa Utama Republik Indonesia.


Jaya Suprana dan Andi Mallarangeng, pada acara penyerahan Piagam MURI di Ruang Pers Kantor Presiden, 15 November 2007.

Dua tahun lalu, Andi menerbitkan buku Dari Kilometer 0,0, berisi pandangannya sebagai juru bicara atas apa yang dipikirkan dan dilakukan Presiden Yudhoyono.

Anak sulung—dari lima bersaudara—pasangan Andi Mallarangeng-Andi Asni Patoppoi ini lahir di Makassar, 14 Maret 1963. Ibunya memanggil Andi dengan nama Jawa, Anto, karena Andi Asni pernah tinggal di Jawa.

Ayahnya Wali Kota Parepare pada usia 32 tahun. Sang ayah wafat pada 1972, di usia 36. Sejak ayahnya wafat, Andi dibesarkan oleh kakeknya, Andi Patoppoi (1910-1977), bekas Bupati Grobogan, Jawa Tengah, dan Bupati Bone, Sulawesi Selatan.

Andi beristrikan Vitri Cahyaningsih, yang ia kenal sejak kuliah. Perempuan Yogya ini memberi Andi tiga anak: Gemilang Mallarangeng, Gemintang Kejora Mallarangeng, dan Mentari Bunga Rantiga Mallarangeng. Keluarga ini tinggal di Cilamaya, Ciracas, Jakarta Timur.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 19-25 Oktober 2009

Makarim Wibisono (Menteri Luar Negeri RI - pilihan Tempo)

Diplomat dengan jam terbang tinggi. Orang Indonesia pertama yang memimpin Komisi Hak Asasi Manusia di PBB.




PENYEJUK udara di Inter Continental Hotel, Bali, itu tak dapat menurunkan suhu panas ruang sidang para delegasi negara se-Asia Tenggara. Dalam Senior Official Meeting ASEAN pada 2003 itu, delegasi Kamboja, Laos, Vietnam, dan Burma memasang wajah keras. Mereka berkukuh menolak usul Indonesia yang menawarkan ide memasukkan hak asasi manusia dan demokrasi ke dalam visi ASEAN.

”Ini usul penting demi perkembangan ASEAN ke depan,” ujar Rizal Sukma, peneliti Centre for Strategic and Information Studies. Maklum, dari sepuluh anggota ASEAN, praktis hanya Filipina dan Thailand yang relatif sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Indonesia masih terhitung ”anak baru” yang belum lama menyelenggarakan pemilihan umum demokratis pertama setelah kekuasaan Soeharto tutup buku.

Rizal menyaksikan delegasi Singapura dan Malaysia hanya terdiam. Sang pemecah kebekuan pun muncul. Makarim Wibisono, kini 62 tahun, diplomat dengan jam terbang tinggi yang menjadi anggota delegasi Indonesia itu tampil ke muka. Dengan ketenangan luar biasa, Makarim pelan-pelan membujuk mereka. Berhasil. Ide Indonesia itu bahkan masuk bagian dari tiga pilar ASEAN Community.

Kisah Makarim membujuk sebagian besar negara itu, kata Rizal, adalah satu dari sebagian kisah suksesnya dalam diplomasi. Yang terbesar dalam karier diplomasinya adalah ketika dia bisa meyakinkan negara-negara Asia agar memilih Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2005. Padahal saat itu Makarim baru empat bulan menjadi Duta Besar Indonesia untuk PBB. ”Staminanya kuat,” ujar Rizal.

Jepang, India, dan Pakistan yang semula mengincar kursi prestisius itu, ditambah dukungan dari Cina dan Korea Selatan, justru berbalik mendukung Indonesia. ”Orang tak sadar sedang dirayu, orang itu juga merasa dirinya tetap memperoleh kepentingannya,” ujar seorang diplomat senior yang enggan disebut namanya tentang kemampuan Makarim melobi.


Makarim Wibisono memimpin Komisi Hak Asasi Manusia di Geneva, 7 April 2005. Di sebelah kanan, Sekjen PBB Kofi Annan bersiap untuk berpidato

Tak cuma memimpin forum tertinggi di PBB untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia, Makarim juga menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat President Economic and Social Council di PBB New York. Dia pun menjadi Ketua World Peace Assembly on Interreligious and Dialogue Among Civilizations di PBB (2000) serta Ketua Tim Antiterorisme untuk APEC (2003).

Dengan pengalaman yang komplet itu, Makarim memiliki modal lebih dari cukup untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Apalagi departemen ini kini dituntut lebih berperan di tingkat global setelah posisi Indonesia mulai dipandang dalam kelompok negara-negara G-20 dan dipercaya menjadi penyuara keselamatan iklim dunia melalui Konferensi Perubahan Iklim di Bali dua tahun lalu. ”Arena politik Indonesia kini tak cuma Asia Tenggara,” kata diplomat itu.

Dia menilai Makarim menguasai isu-isu ekonomi politik, paham isu senjata, fasih berbicara tentang hak asasi manusia, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dalam isu kesehatan, Makarim misalnya amat berjasa membantu perundingan Indonesia dengan badan kesehatan WHO. Ia memperjuangkan hak-hak Indonesia memperoleh keuntungan dalam transfer sampel virus flu burung. Dalam Konferensi Perubahan Iklim, kata diplomat itu, ”Dia masuk dalam delegasi Indonesia yang bertugas membujuk Amerika menandatangani kesepakatan konferensi.”

Kendati lihai melobi, staf ahli Menteri Kesehatan ini dikritik tak cukup artikulatif ketika berbicara di depan umum. ”Sekarang tampaknya sudah lebih baik,” kata diplomat senior tadi. Ia juga dinilai relatif berjarak dengan diplomat-diplomat muda yang kini banyak mengisi posisi penting departemen setelah Hassan Wirajuda sukses mereformasi seluruh struktur Departemen Luar Negeri.

Pejabat lain di departemen ini melihat Makarim justru kini berkembang menjadi sosok yang lincah dan luwes bergaul, termasuk dengan politikus. Maklum, tak banyak birokrat di departemen ini yang pandai bergaul dengan politikus, baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di partai.

Menurut Darmawan Ronodipuro, bekas diplomat yang pernah bertugas di Afganistan, karakter mudah bergaul seperti itu yang justru dibutuhkan dalam diplomasi. Dalam kasus seperti perjanjian ekstradisi, misalnya, para politikus di Dewan bisa memiliki pemahaman yang lebih baik bila pejabat Departemen Luar Negeri melakukan lobi yang luwes dan intensif. Nah, kata Darmawan, bekas bosnya itu memiliki stamina yang kuat dalam lobi. ”Dia tenang dalam bernegosiasi,” ucapnya.

Dari sisi akademis, Dinna Wisnu, partnernya di Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina, menilai Makarim sebagai intelektual yang lengkap. Lulusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada 1970 ini menekuni ilmu ekonomi politik di Universitas Ohio hingga memperoleh gelar doktor pada 1987. Sebelum menjadi diplomat karier, Makarim pernah pula menjadi editor majalah berita Ekspres, 1970-1972.

Makarim juga pernah membangun sebuah perpustakaan umum di sebuah gedung di New York. Perpustakaan yang ia beri nama KH Abdurrahman Wahid Library itu didirikan untuk membagi pengetahuan tentang Indonesia. Menurut Dinna, walau sudah pensiun, jam terbang Makarim bisa dimaksimalkan untuk peran Indonesia yang lebih besar lima tahun ke depan.

Menanggapi apresiasi dan kritik, Makarim cuma bilang, ”Terima kasih.” Politik luar negeri, kata dia, cermin kepentingan nasional Indonesia. ”Karena itu, politik dan kerja sama antarsektor saya pikir yang memegang peranan,” ujarnya dari Belanda, dua pekan lalu.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 19-25 Oktober 2009

Kamis, 15 Oktober 2009

Suka Duka di Ubud Writers & Readers Festival 2009

Untuk keempat kalinya, kami mengikuti Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) yang berlangsung tanggal 7 – 11 Oktober 2009. Acara ini bertempat di berbagai lokasi di Ubud, di antaranya Museum Neka, Indus Restaurant, Casa Luna, 3 Monkeys dan Left Bank Lounge.

Kali ini kami memilih tinggal di Pertiwi Resort, Monkey Forest Ubud, milik sahabat Dewa Arimbi.

Somy, Anya & Lilis

Dengan tema ‘Suka Duka: Compassion & Solidarity’ para penulis terbaik dari 23 negara berkumpul dan mendiskusikan tema-tema besar sastra zaman ini, yaitu agama, identitas, peninggalan kebrutalan kolonial dan suara pascakolonial, HAM, ras dan identitas, pengasingan, jender, penyensoran dan ekspresi sastra.

Prof. Wole Soyinka

Bintang UWRF ini adalah Prof. Wole Soyinka, seorang penulis naskah drama dan penyair Nigeria yang pada tahun 1986 menjadi orang Afrika pertama yang menerima anugrah Nobel Kesusastraan. Sewaktu perang saudara Nigeria tahun 1967, ia memperjuangkan perdamaian antar pihak yang sedang berperang namun saat itu ia malah dijebloskan ke dalam penjara oleh pemerintah berkuasa. Dalam penjara ia sempat melahirkan kumpulan puisi berjudul Poem for Prison.

Soyinka adalah juga kritikus yang vokal menyoal masalah administrasi Nigeria, juga para tirani dunia, termasuk rejim Mugabe di Zimbabwe.

Lily Yulianti Farid

Jurnalis dan penulis fiksi ini menerbitkan kumpulan cerita pendek Makkunrai dan Maiasaura yang mengeksplorasi isu jender dan respon perempuan terhadap korupsi, konflik dan nilai-nilai dalam keluarga dan masyarakat Bugis.

Di UWRF ini Lily bicara mengenai seni penulisan essay dan hubungan antara sastra dan paham politik.

Jennifer Lindsay

Lee Su Kim

Penulis asal Malaysia ini telah melahirkan karya-karya bestseller antara lain: Malaysian Flavours: Insights into Things Malaysian dan Manglish: Malaysian English at its Wackiest. Bukunya yang terakhir, A Nyonya in Texas: Insights of a Straits Chinese Woman in the Lone Star State menceritakan runtutan peristiwa yang sangat kocak tentang pengalaman-pengalaman silang-budaya antara Timur dan Barat. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Reenee, penulis dari San Francisco


Seno Gumira Ajidarma

Karya-karya dari Seno Gumira disebut-sebut sebagai sastra Indonesia generasi baru. Ia telah menulis berbagai cerpen, roman, puisi, komik, drama, serta non-fiksi. Di antaranya Sepotong Senja untuk Pacarku; Iblis Tidak Pernah Mati; Negeri Senja; Sukab Intel Melayu, Jazz Parfum & Insiden; Sembilan Wali dan Siti Jenar dan masih banyak lagi.

Penulis yang juga wartawan, fotografer dan dosen ini telah memperoleh beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri, antara lain SEA Write Award, Dinny O’ Hearn Literary Prize dan Khatulistiwa Award. Di UWRF 2009 ini ia bicara mengenai kiprah sastra Indonesia di panggung dunia. Pada sesi ini tampil pula NH Dini, Zeffry Alkatiri, Anton Kurnia dengan moderator Pam Allen.


Pembacaan puisi di tengah sawah


Pemandangan sawah di belakang Restaurant Hindus & Villa Anhera Ubud


Para peserta UWRF berjalan kaki di Kampung Subali 
menyusuri pematang sawah sampai Vila Ibah

Selain acara diskusi dan workshop penulis, juga diselenggarakan workshop budaya, seperti batik workshop, morning meditation, herb walk dan cooking class.


Yayasan Pengembangan Kepribadian dari Belanda

Bringing Alive Love's Inspiration, Yayasan Karuna Bali

Bebek Bengil... selalu...


Links:

A Meeting of minds and words: the 2008 UWRF

Official Website UWRF

15 Indonesian writers in UWRF 2009

And Now a Word about the Balinese

Lost in Translations

Minggu, 04 Oktober 2009

Gempa Tidak Membunuh Manusia

"Jatuhnya korban karena gempa bumi sebetulnya lebih karena sikap dan ulah manusia daripada alam. Getaran gempa tidak membunuh," demikian ujar pakar geologi dari Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Danny Hilman Natawijaya, dalam wawancara dengan Kompas, 2 Oktober lalu.

Belasan ribu warga korban gempa di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (3/10), yang rumahnya rusak berat berharap bantuan tenda plastik, sekadar tempat berlindung dari hujan dan panas. (KOMPAS/YURNALDI)

Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang terjadi hari Rabu dan Kamis lalu telah meluluhlantakkan sebagian Sumatera Barat. Gempa pertama kali terjadi pada pukul 17.16 WIB, Rabu dengan pusat gempa di kedalaman 85 km Barat Laut Padang, Sumatera Barat.

Gempa kedua terjadi pada pukul 8.52 WIB hari Kamis sekitar 225 km sebelah Tenggara Padang, tepatnya di Sungaipenuh, Kabupaten Kerinci sekitar 400 km dari Kota Jambi.

Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah korban meninggal dunia pasca gempa di Sumbar meningkat menjadi 535 orang dan 323 orang hilang.

Jumlah korban tertimbun tercatat paling banyak di Korong atau Dusun Lubuk Laweh, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan.


Seorang anak membawa seng yang akan digunakan untuk membangun tempat tinggal sementara di Desa Lolo Panjang, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Jumat (2/10). Sehari setelah gempa berskala 7,0 skala Richter, ribuan pengungsi masih bertahan di tenda-tenda yang tersebar di daerah itu.
(KOMPAS/DANU KUSWORO)

Berdasarkan data Satkorlak Kabupaten Padang Pariaman, mereka yang tertimbun di Lubuk Laweh 130 orang dan baru ditemukan 17 orang. Adapun di Korong Cumanak sedikitnya 69 orang tertimbun dan baru ditemukan 7 orang. Di Korong Pulau Air 43 warga setempat tertimbun dan baru 4 orang ditemukan. Para korban yang ditemukan itu semuanya meninggal dunia.

Sebanyak 46 dari 298 korban tertimbun longsoran di Kecamatan Patamuan, V Koto Timur dan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, berhasil dievakuasi.

Di Padang Pariaman, rumah penduduk yang rusak berat 19.183 unit, rusak sedang 4.130 unit, dan rusak ringan 425 unit. Gedung sekolah yang rusak berat 77 unit, rusak sedang 8 unit, dan rusak berat 9 unit. Rumah ibadah yang rusak berat 181 unit, sedang 30 unit, dan rusak ringan 9 unit. Fasilitas umum yang rusak berat 30 unit, rusak sedang 9 unit.

Mengenai akibat bencana ini, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan bahwa rekonstruksi rumah penduduk dan bangunan fasilitas pelayanan umum selesai dalam tempo enam bulan. Tujuannya agar trauma masyarakat cepat hilang dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan.

Untuk rekonstruksi rumah penduduk, pemerintah menjanjikan bantuan maksimal Rp 15 juta.

”Jadi, ada yang mendapat Rp 15 juta, ada yang Rp 10 juta, ada yang Rp 1 juta, tergantung kondisinya,” kata Wapres sambil mengemukakan, verifikasi kerusakan bangunan dikerjakan Departemen Pekerjaan Umum dan Universitas Andalas yang harus selesai dalam dua minggu.


Rancangan bangunan tahan gempa

Bangunan di Padang, Sumatera Barat, memang seharusnya sesemuanya dirancang ramah terhadap gempa, sesuai dengan zona gempa yang sudah ditetapkan sehingga kalaupun bangunan runtuh, tidak terjadi begitu saja.

"Seharusnya masih memberikan waktu kepada penghuninya untuk dapat menyelamatkan diri," kata Kepala Badan Pembina Konstruksi dan SDM Departemen Pekerjaan Umum, Sumaryanto Widayatin, di Jakarta, Minggu (4/10), sebagaimana dikutip Antara.

Menurut dia, sebenarnya dalam berbagai kasus di Indonesia saat mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) konsultan sudah mengajukan rancangan bangunan ramah gempa. Namun, pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan terkadang masih sangat lemah sehingga desain (rancang bangun) yang seharusnya ramah gempa seringkali tidak terpenuhi.

Rumah panggung ramah gempa

Danny Natawijaya juga mengatakan, "Kita mengerti yang membunuh adalah bangunan yang runtuh akibat tidak tahan gempa atau fondasinya jelek, misalnya karena ada proses pelulukan lapisan pasir di bawah tanah (liquefaction) menyebabkan bangunan di atasnya ambles. Hal lain karena terjadi kebakaran akibat short-circuit aliran listrik atau lainnya. Korban juga terjadi karena tertimbun longsor yang menimpa bangunan.

Semua itu bisa dihindari kalau saja tata ruang dan kode bangunannya mengikuti kaidah mitigasi bencana gempa. Salah kaprah kalau menyalahkan alam dan ”takdir Tuhan”. Semua tergantung dari usaha kita sebagai manusia yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman."




Artikel terkait:

Gempa Sumatera, 1000 lebih Tewas

Pariwisata Sumatera Barat Terpukul

Gempa Sumatera Masih Menyisakan Misteri

Biarlah Timbunan Tanah Ini Jadi Kuburan Mereka

Sabtu, 03 Oktober 2009

Memories (miscellanous pic)

Berrend Chorengel, Adri Palar, Gerald Green, DSP, Alm. Sudibyo, Andre Pury, Alm. Maman.

Almarhum Priyatna Kusumah dan Arifin Panigoro, grand opening Preanger, Bandung, 1990.

Alm. Dina, Kusnoroto, dan Putu Swasti -- Grand opening Grand Hotel Preanger, Bandung, 1990

Paduan Suara Mahasiswa Trisakti, Konser Melati Suci, Gedung Kesenian, 2001

Joy Sie, Rara Rengganis Dewi, Zalmi Zubir, Citroenia Dinny,
Evie Hasan, Yenli Wongso, Rahmi Indira (Reuni Bali Imperial Hotel di Jakarta, 2005).

Topping-Off Novotel Bukittinggi, 22 Oktober 1994.

Ir. Hendirman Sapiie, sang pembangun Grand Hotel Preanger, Bali Imperial Hotel dan Bukittinggi Novotel.

Fund raising Elfa Singer Goes to Linz, Austria, 2003.

Bagus Wirajaya dan Mitamura.

Imel, Andien, di reuni Bali Imperial Hotel, Jakarta, 2002.

Ketua International Olympic Committee, Juan Antonio Samaranch, Swiss, 2002.

Recital piano, Jenggala.

Paduan Suara Mahasiswa Trisakti, Gedung Kesenian, 2001.

Konser musik di Jenggala.

Srikandi Martels, Grand opening Novotel Bukittiinggi, 1995.

Taufik Darusman, Swan River, Perth, 2001.

Chatib Basri, Mari Pangestu, Departemen Keuangan Australia, Canberra, 2001.

Garin Nugroho, singgah di Berastagi menuju Aceh Barat, saat tsunami.

Peresmian Suhanah Jack Up Rig, Singapore.

Menteri Luar Negeri Irak, di Bali Imperial Hotel, 2001.

Menteri Luar Negeri Irak, di Bali Imperial Hotel, 2001.

Sommy dan Miranda

Bangun Sarwito Kusmuljono, Irsa Destiwi, Agastya dan Fauzie Wiriadisastra.
Yazeed Jamin Award

Dengan Dian Sastrowardoyo di gd. Medco

Dengan Mangku Prastika, Rai Soekidjo dan Oka Muliawan di Bali.

Atlet anggar Phillipine, SEA Games, Kuala Lumpur 2001

Followers