Keheningan Liar Rawa Bento di Jambi

Menyatu dengan alam rawa berikut masyarakat pendukungnya tak harus jauh-jauh dari kota. Berjarak 60 kilometer dari Bandara Kerinci, Jambi, surga alam rawa tertinggi di Sumatera siap menyambut pengunjung.


Deru mesin perahu mengusik sekawanan bangau putih di hamparan rawa. Kawanan itu melesat terbang menuju tepian Rawa Bento, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi.
Pemandangan alam di sekitar Rawa Bento di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, Sabtu (18/8/2018) dari atas perahu
Jika tidak ada deru mesin, permukaan rawa itu pastilah dipadati bangau-bangau putih. Tak jarang bangau tongtong melintas di atasnya.
Jalur sungai yang membelah hutan tropis di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) itu adalah rumah nyaman bagi kawanan itu. Sekaligus tempat berburu makanan. Di balik permukaan sungai, beragam jenis ikan air tawar hidup, mulai dari semah, seluang, pareh, hingga belut.
Bangau-bangau tak sendirian. Lebih dari 400 jenis burung berseliweran, meramaikan surga alam di tengah lembah yang memisahkan Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci.
Bersama burung-burung itu, berbaur ratusan kerbau. Warga setempat terbiasa melepas ternak kerbaunya berkeliaran. Ternak-ternak itu bebas merumput semau hati di Rawa Bento.
Di antara pepohonan, sekelompok primata bermain-main, seakan tak menghiraukan kehadiran para tamu di atas kapal. Pemandangan begitu luas di jalur itu. Terbentang wajah Gunung Tujuh nan hijau di sisi barat, sedangkan di bagian timur menjulang Gunung Kerinci yang puncaknya mencapai tinggi 3.805 meter di atas permukaan laut.
Kami jelas beruntung, karena masih sempat menyaksikan seluruh pemandangan itu pada medio September 2018. Tak sampai satu jam kemudian, awan mulai menyingkap puncak gunung-gunung.
Sekitar 20 menit menyusur sungai hingga sepanjang 4 kilometer, kapal berbelok ke salah satu anak sungai. Pada jalur ini, badan sungai semakin menyempit. Di salah satu perhentian, Samto, warga setempat, mengajak turun dari perahu.
Tibalah kami pada hamparan luas rerumputan. Pepohonan tua yang batang dan akarnya diliputi lumut tersebar di hamparan itu. Bagian puncak pohon bertajuk luas sehingga melindungi satwa liar di saat hari beranjak siang.
Rawa Bento sejatinya juga telah menjadi sandaran hidup masyarakat lokal. Menurut Samto, mereka memperoleh sumber air dan makanan dari sana. Kebutuhan lauk sehari-hari mereka didapatkan dari memancing ikan. Pucuk-pucuk rumput yang menjalar di atas rawa pun dapat diolah menjadi sayuran. Tak jarang tamu yang berwisata disuguhi beragam jenis masakan asli setempat.
Rawa tertinggi
Berada pada ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, Rawa Bento itu dinobatkan sebagai rawa tertinggi di Sumatera. Luasnya mencapai 1.000 hektar dilengkapi beragam vegetasi rumput. Leersia hexandra merupakan salah satu jenis rumput ilalang yang paling dominan. ”Kami biasa menyebutnya rumput bento. Dari situlah muncul istilah rawa bento,” kata Samto.
Rawa itu dulunya tampak luas seperti danau. Sedimentasi membuat danau itu mendangkal sehingga kini dipenuhi rumput. Saat menyusurinya tampak dari kejauhan air rawa berwarna kehitaman, tetapi jika dilihat dari dekat, airnya jernih dan banyak ikan.
Peneliti yang juga ahli biologi konservasi Jatna Supriatna dalam bukunya berjudul Berwisata Alam di Taman Nasional yang terbit tahun 2014 menyebut Rawa Bento sebagai hutan rawa air tawar yang sebagian besar permukaannya ditumbuhi rumput bento. Terdapat sungai yang mengalir di bawah rawa ini, yaitu Sungai Rumpun dan Sungai Sangir.
Kawasan itu habitat burung migran, burung rawa, serta kerbau liar milik penduduk yang dilepas bertahun-tahun. Rawa air tawar itu disebutnya sebagai sumber tangkapan air.
Selain rumput bento, terdapat pula jenis-jenis rumput dari keluarga Cyperaceae atau rumput teki. Adapun vegetasinya berisi jenis nyatoh (Palaquium sp), pakoba (Syzygium sp), janitri (Elaeocarpus sp), dan jenis beringin (Ficus sp).
Pemandu kami, Dozer Holizar, yang juga mengetuai BUMDes Rawa Bento, menceritakan, di masa lalu rawa itu dipenuhi tanaman eceng gondok. Masyarakat percaya eceng gondok dapat bersih sewaktu-waktu dari permukaan rawa setiap kali digelar tradisi bersih desa. Namun, di masa kini, masyarakat memilih bergotong royong membersihkan rawa agar perahu dapat tetap melintas.
Meski masuk kawasan hutan, rawa itu relatif mudah dicapai. Ada sejumlah akses dari desa-desa penyangga taman nasional. Jalur yang terdekat dan termudah adalah lewat Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.
Dari Bandara Depati Parbo Kerinci, rawa ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat berjarak 60 kilometer. Setelah tiba di Dermaga Desa Jernih Jaya, tersedia sejumlah perahu sewaan untuk menuju lokasi rawa. Perahu-perahu itu dibeli dari modal awal dana desa yang dikelola BUMDes Jernih Jaya.
Masyarakat masih terbiasa menyusuri sungai dengan sampan. Belakangan, setelah dana desa masuk, mereka membuat perahu mesin agar ujung rawa dapat ditempuh lebih cepat. Jika sebelumnya butuh lima jam menyusuri sepanjang sungai menuju Rawa Bento, kini cukup 50 menit dengan perahu motor.
Namun, tak semua tamu memilih perahu bermesin. Beberapa lainnya malah lebih suka menggunakan sampan karena dapat menyusuri sungai tanpa suara bising mesin kapal. Dengan begitu, tamu lebih leluasa menikmati satwa bermain-main di atas air atau melintas di udara.
Surga terancam
Keasrian alam di Rawa Bento terbilang utuh. Namun, pesona itu bukanlah tanpa ancaman. Beberapa kali masyarakat menangkap basah pemburu liar burung.
Ada pula pencari ikan yang membawa alat setrum. Jika dibiarkan, pelengkap lanskap surga alam tersebut terancam lenyap dari ekosistem Rawa Bento.
Menyadari besarnya ancaman, sejak tahun lalu mereka menerbitkan peraturan desa (perdes). Isinya berupa larangan menyetrum ikan dan memburu burung. Perdes juga melarang penebangan pohon. Jika pelakunya tertangkap tangan, akan dikenai denda Rp 5 juta.
Kepala Balai Besar TNKS, Tamen Sitorus menyebut kelestarian di Rawa Bento didukung oleh masyarakat yang sadar untuk turut menjaga. Kelestarian itu menjadi aset penting tumbuhnya pariwisata dalam taman nasional.
Keindahan alam berpadu dengan berbagai potensi lain, di antaranya kuliner kopi Kerinci dan kerajinan tangan. Taman nasional jangan sampai hanya menjadi monumen alam, tetapi selayaknya memberi manfaat bagi seluruh kehidupan masyarakat.
Di Rawa Bento, keheningan alam liar adalah surga dunia yang selayaknya dijaga keberlanjutannya.
Ditulis oleh Irma Tambunan, dikutip dari Kompas edisi 11 November 2018
Blogger Widgets

Jennifer Lawrence Belajar Aksen Rusia



Aktris Jennifer Lawrence tidak ingin melibatkan teman-temannya untuk belajar aksen Rusia sesuai dengan perannya di film terbaru, Red Sparrow. Alasannya, Jennifer khawatir teman-temannya tidak mau berbicara dengannya lagi karena merasa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.
“Dua minggu sebelum shooting film, Francis Lawrence (sutradara) mengatakan, ‘Kamu harus beraksen (Rusia) di rumah, atau bicaralah dengan teman-temanmu’. Lalu, saya jawab saja, ‘Francis, saya tidak punya teman-teman yang bisa diajak ngobrol dengan aksen Rusia. Bisa-bisa nanti saya tidak diajak bicara lagi’,” ujar Jennifer kepada Majalah Star, Minggu (8/7/2018).
Untuk itulah, Jennifer yang mementingkan persiapan yang matang untuk sebuah film, belajar sendiri aksen bicara Rusia selama beberapa bulan. Dalam film arahan Francis Lawrence, Jennifer berperan sebagai Dominika Egorova, seorang balerina yang menjadi mata-mata Rusia.
“Sebelumnya, saya tidak pernah belajar aksen bicara dari negara lain dalam jangka waktu yang lama. Selama empat bulan, saya berusaha sampai kemudian mirip dengan orang Rusia. Sampai kemudian, ketika kamu memakai kostum sesuai dengan sosok yang diperankan, langsung bisa menyesuaikan gaya bicaranya,” ujar peraih Oscar lewat film Silver Linings Playbook ini.
Bukan hanya berbicara dalam aksen Rusia, Jennifer juga belajar balet. “Selama empat bulan, saya belajar balet tiga jam sehari. Rasanya mustahil, bisa belajar balet hanya dalam waktu empat bulan. Tetapi, saya kira, usaha itu tidak sia-sia,” ujarnya. (Contact Music)
Oleh MARIA SUSY BERINDRA
Dikutip dari Kompas edisi 10 Juli 2018

Meneropong APBN 2019

Rapat paripurna DPR 31 Oktober 2018 menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2019.
APBN 2019 memiliki nilai dan peran strategis karena merupakan APBN terakhir di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sekaligus APBN transisi yang akan menjembatani dengan pemerintahan pasca-pilpres 17 April 2019. Alih-alih menganalisis APBN 2019 secara parsial-jangka pendek, kita membutuhkan pengamatan dalam bentangan yang lebih luas agar kesinambungan pembangunan ekonomi dapat terjaga.
APBN lebih sehat, adil, dan mandiri
Postur APBN 2019 secara alamiah meningkat sekitar 30 persen dibandingkan posisi 2014, baik pendapatan negara yang naik dari posisi Rp 1.667 triliun (2014) menjadi Rp 2.165 triliun (2019) maupun belanja negara dari Rp 1.842 triliun (2014) menjadi Rp 2.461 triliun (2019). Pemerintah mengklaim APBN 2019 berciri ”sehat, adil, dan mandiri”.
Sehat lantaran target rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin turun, yakni 1,84 persen (target 2019), dari 2,33 persen (2013), 2,25 persen (2014), 2,59 persen (2015), 2,49 persen (2016), 2,51 persen (2017), dan 2,12 persen (outlook 2018). Rasio keseimbangan primer terhadap PDB pun konsisten menurun mendekati nol, yakni 0,12 persen atau Rp 20,1 triliun, dari sebelumnya 1,23 persen (2015), 1,01 persen (2016), 0,92 persen (2017), dan 0,44 persen (outlook 2018).
APBN 2019 juga adil karena menekankan efisiensi dan relokasi dengan berfokus pada pembangunan manusia. Pascamenggenjot pembangunan infrastruktur yang menjadi prasyarat dasar bagi produktivitas dan daya saing perekonomian yang tertinggal, pemerintah menggeser fokus ke sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi prasyarat penting bagi investasi di era Industri 4.0. Inilah ABPN yang berparas humanis karena secara eksplisit menyatakan pentingnya kualitas manusia dan mengalokasikan insentif khusus untuk sektor ini.
Rinciannya, anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar Rp 492,5 triliun atau naik 40 persen dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 390 triliun, dengan fokus percepatan pembangunan sarana dan prasarana, perluasan program beasiswa, alokasi dana abadi penelitian, dan penguatan pendidikan vokasi. Khusus untuk pendidikan vokasi, APBN 2019 mengalokasikan belanja Rp 17,2 triliun atau 2,5 kali dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp 6,8 triliun, dan alokasi insentif pajak (tax expenditure) untuk penelitian dan pengembangan oleh dunia usaha dan dunia industri sebesar Rp 18 triliun.
Di sektor kesehatan, APBN 2019 mengalokasikan anggaran Rp 123,1 triliun atau naik dua kali lipat dibandingkan alokasi 2015 sebesar Rp 69,3 triliun, dengan berfokus pada perluasan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa, perbaikan pelayanan, percepatan penanganan stunting, dan optimalisasi bauran kebijakan bagi program JKN. Untuk memberikan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi 40 persen penduduk berpenghasilan terendah, APBN 2019 memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 3,5 juta keluarga (2015) menjadi 10 juta keluarga (2019), peningkatan jumlah sasaran penerima kredit ultramikro dari 0,3 juta orang (2017) menjadi 1,4 juta orang (2019), mahasiswa penerima Bidikmisi meningkat dari 269.000 orang 2015) menjadi 471.000 orang (2019).
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa meningkat tajam dari Rp 623,1 triliun (2015) jadi Rp 826,8 triliun (2019), dengan dana desa dari Rp 20,8 triliun (2015) jadi Rp 70 triliun (2019) ditambah alokasi Rp 3 triliun untuk dana kelurahan.
Ciri mandiri dalam APBN tecermin dalam dua hal, menurunnya pembiayaan utang dalam dua tahun terakhir dan peningkatan pendapatan negara. Jauh dari gegap gempita polemik di ruang publik, tahun 2019 pemerintah menargetkan utang sebesar Rp 359,3 triliun atau tumbuh negatif 7,3 persen dibandingkan outlook posisi utang 2018 sebesar Rp 387,4 triliun dan posisi 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Sebaliknya, pembiayaan investasi meningkat dari Rp 59,7 triliun (2015) jadi Rp 75,9 triliun (2019). Dengan kata lain, rasio utang terhadap PDB tetap terjaga. Hal ini juga ditopang kinerja penerimaan perpajakan yang semakin prima.
Meski sempat terseok-seok pada 2015- 2016 akibat target pajak yang cukup ambisius di tengah perlambatan ekonomi, dan mencapai titik nadir pada 2017, kini kita mengalami titik balik yang menggembirakan. Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap APBN semakin signifikan, dari 74 persen pada 2014 menjadi 83,1 persen tahun 2019.
Untuk pertama kali dalam sejarah, pendapatan negara diproyeksikan menembus Rp 2.000 triliun, atau persisnya Rp 2.142,5 triliun. Pertumbuhan penerimaan perpajakan hingga 30 September 2018 sebesar 16,6 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan 2013- 2017 sebesar 6,5 persen. Titik balik ini merupakan buah positif amnesti pajak yang berhasil membangun kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di samping perekonomian yang terus tumbuh dan ditopang kenaikan harga komoditas. Membaiknya kinerja sektor perpajakan menjadi angin segar bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan, termasuk dukungan sektor penerimaan negara bukan pajak yang semakin baik.
Tantangan dan arah
Perbaikan kinerja APBN menyembulkan optimisme bahwa tata kelola perekonomian Indonesia telah berjalan di rel yang tepat dan menuju arah yang benar. Meski demikian, beberapa hal perlu menjadi catatan kewaspadaan agar momentum ini tidak terlewatkan sia-sia.
Pertama, mewaspadai kinerja dan tren perekonomian global. Semakin terhubungnya perekonomian Indonesia dengan perekonomian global membawa konsekuensi pada semakin besarnya pengaruh eksternal. Alih-alih mengarahkan biang permasalahan kepada faktor luar, kita harus terus melakukan otokritik dan memperkuat kinerja perekonomian domestik dengan kebijakan yang tepat dan cepat, termasuk mendorong kinerja ekspor dan menjaga nilai tukar.
Kedua, kebutuhan akan visi besar perekonomian nasional. APBN adalah satu hal dan perekonomian nasional adalah hal lain. Meski tak dapat dipisahkan, keduanya dapat dibedakan. Cakupan perekonomian nasional lebih luas dan kompleks dibandingkan APBN, tetapi visi ekonomi politik pemerintah dalam APBN akan menentukan arah perekonomian nasional. Diperlukan perubahan paradigma seluruh elemen pemerintah pusat ataupun daerah dari sekadar regulator menjadi fasilitator dan akselerator. Orkestrasi—melalui tiga peran kunci harmonisasi, breakthrough (terobosan), dan debottlenecking (menghilangkan hembatan-hambatan)—akan amat menentukan.
Ketiga, penataan ulang format desentralisasi politik dan fiskal agar kompatibel dengan kebutuhan corak struktur yang lebih ramping dan gesit. Arsitektur fiskal yang masih tumpang tindih dan ruang fiskal yang sempit jelas tidak efektif dan tidak sehat sehingga membutuhkan penataan kewenangan dan kelembagaan yang baru, termasuk pengukuran outcome belanja APBN/APBD yang lebih baik.
Keempat, daya ungkit ekonomi membutuhkan investasi baru yang signifikan. Dalam waktu singkat, belanja pemerintah, daya beli masyarakat, dan kinerja ekspor memiliki keterbatasan untuk mendorong pertumbuhan. Maka, kita patut bertumpu pada investasi. Sayangnya, paket kebijakan dan insentif pajak yang sudah digelontorkan, termasuk membaiknya berbagai kemudahan bisnis, belum mampu menarik investasi dalam jumlah besar. Diperlukan koordinasi dan sinergi kelembagaan yang lebih baik, terutama kepastian hukum dan iklim politik yang kondusif, agar investor mendapat jaminan kemudahan hingga implementasi teknis di lapangan. Sektor hulu migas yang secara tradisional berkontribusi cukup besar tetapi belakangan seret perlu mendapat perhatian yang lebih baik. Sektor padat karya yang selama ini menyangga perekonomian nasional dan kini sekarat juga layak mendapat pertolongan.
Kelima, arah kebijakan perpajakan sudah tepat tetapi perlu akselerasi. Reformasi perpajakan yang sedang dilakukan merupakan satu tarikan napas dengan amnesti pajak dan kebijakan keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penuntasan agenda reformasi menjadi keniscayaan, terutama fokus pada peningkatan kepastian hukum melalui harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan/ aturan perpajakan dengan iklim investasi usaha, penyederhanaan sistem administrasi dan tata cara perpajakan, khususnya pemeriksaan, restitusi, dan sengketa pajak, serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas lembaga pemungut pajak.
Di balik hiruk-pikuk politik nasional yang prima facie sangat dikotomis dan keruh, kita layak berharap bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia yang sedang berjalan pada arah yang benar ini terjaga kesinambungannya. Racikan antara penguatan infrastruktur, deregulasi, dan pembangunan manusia menjadi bekal awal yang baik. Seraya menikmati dinamika politik yang semakin mendominasi ruang publik, kita wajib memastikan kinerja ekonomi terus membaik tanpa harus terinterupsi oleh proses politik.
Dalam lintasan sejarah, ekonomi Indonesia telah terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi gelombang besar. Melampaui aneka capaian dan perdebatan statistika, konstitusi harus menjadi pemandu arah. Dalam impitan arus populisme dan sentimen nasionalisme kerdil yang deras menghantam, siapa pun yang kini bersolek dan mendaku layak menjadi pemimpin ditantang dan diuji untuk menjadi negarawan yang sanggup menggembalakan rasionalitas publik.
Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Jakarta
Dikutip dari Kompas edisi 6 November 2018

Memulihkan Optimisme Penerbangan

Oleh Ninok Leksono

Upacara serah terima pesawat perdana Boeing 737 MAX 9 dari pihak Boeing ke manajemen Thai Lion Air di Thailand, 21 Maret 2018.

”Secara statistik, terbang merupakan bentuk perjalanan modern yang paling aman.” (Diulang oleh Dominic Gates, ”The Seattle Times”, 18 Juni 2018)
Statistik ini lebih membesarkan hati jika kita mengacu pada kinerja penerbangan sipil dunia, termasuk Indonesia. Tahun 2017, menurut lembaga konsultan To70 dan Jaringan Keselamatan Penerbangan (ASN), menjadi tahun teraman dalam sejarah penerbangan sipil (BBC, 2/1/2018).
Menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, minimnya kecelakaan fatal di Indonesia pada 2017 tak lepas dari upaya berbagai pihak untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan.
Oleh sebab itu, terjadinya musibah Lion Air JT-610 pada Senin (29/10/2018) sangat memukul kinerja yang bagus. Orang kembali teringat statistik.
Indonesia tercatat sebagai negara dengan kecelakaan fatal penerbangan tertinggi di Asia (Kompas, 1/11/2018). ASN mencatat, dalam rentang 1945-2018 terjadi 99 kali kecelakaan fatal pesawat komersial di Indonesia dengan jumlah korban 2.224 jiwa.
Situasi ini harus dipulihkan. Musibah itu menurunkan kredibilitas, profesionalisme, dan kompetensi pengelolaan industri penerbangan sipil negara. Yang tercoreng tidak saja operator, tetapi juga regulator dan semua pemangku kepentingan.
Inilah saat yang tepat untuk kembali introspeksi, menemukan kembali ruh profesionalisme yang dipertanyakan masyarakat pengguna jasa penerbangan.
Belajar dari yang baik
Dari kinerja tahun 2017 ada kebaikan yang bisa dipetik. Ketua KNKT mengatakan, ada kelompok diskusi di antara maskapai penerbangan. Kementerian Perhubungan aktif melakukan pengecekan di lapangan, dan audit terhadap maskapai.
Pelatihan operasional juga dinilai sebagai penyumbang terbesar yang mendorong meningkatnya keselamatan penerbangan sipil, selain mengikuti standar prosedur yang berlaku.
Satu hal lain yang bisa disebut adalah pendirian pusat kajian untuk menelaah kecelakaan di masa lalu dan memetik pelajaran dari kejadian itu. ”Seperti Lion Air dan AirAsia, mereka mendirikan lesson center untuk mengingatkan semua pihak, terutama pilot,” ujar Soerjanto (BBC, 2/1/2018). Masalah teknis oke, tidak (ada) masalah.
Namun, penerbangan tak bergerak dalam situasi statis. Satu faktor yang menjadi unsur menonjol adalah upaya pabrikan untuk memasukkan inovasi teknologi mutakhir dalam pesawat terbang generasi terbaru.
Satu sisi, ada janji untuk membuat biaya operasi, khususnya konsumsi bahan bakar, lebih rendah, emisi lebih kecil (menuju penerbangan hijau), dan pengurangan beban pilot, karena simplifikasi kontrol penerbangan. Namun, di sisi lain, inovasi tidak jarang juga memunculkan problem tak terduga.
Baterai litium-ion sempat menangguhkan penerbangan jet mutakhir Boeing 787 Dreamliner. Kerusakan mesin turbofan raksasa GP7200 superjumbo Airbus A-380 Air France membuat penerbangan dari Paris ke Los Angeles dialihkan ke Kanada (AFP, The Guardian, 1/10/2017)
Terjadinya rentetan masalah pada tiga model mesin pesawat yang paling canggih, yakni Trent 1000 buatan Rolls-Royce yang banyak dipakai di pesawat Boeing 787 Dreamliner, GTF (Geared Turbofan) buatan Pratt & Whitney yang banyak digunakan jet Airbus A-320neo, lalu LEAP buatan CFM International yang dipakai pada semua Boeing 737 MAX, sempat merepotkan operasi maskapai pengguna dan menguras kantong pembuat.
Tetap optimistis
Di luar problem yang ada, penerbangan sipil masih terus menatap masa depan dengan optimistis. Melihat kesibukan bandara di Tanah Air, juga di luar negeri, kita diyakinkan, jumlah penumpang pesawat meningkat dari waktu ke waktu.
Jumlah penumpang lewat Bandara Soekarno-Hatta tahun 2017 menembus angka 63 juta orang. Tahun 2018 angka itu diproyeksikan jadi 70 juta orang, dan tahun 2025 mencapai 100 juta orang.
Hal ini juga dikuatkan oleh laju produksi pesawat yang terus meningkat. Boeing dan Airbus tak pernah memprediksi memproduksi banyak pesawat: 14 Boeing 787 per bulan, dan 60 unit lebih untuk jet Boeing 737 dan Airbus A-320 (Gates, ST).
Meningkatnya jumlah penumpang wajar diikuti oleh bertambahnya jumlah pesawat. Fenomena yang pertama mudah dilihat adalah kian sibuknya bandara. Bandara Soekarno-Hatta, misalnya, meski ada Terminal 3, pesawat sering masih harus parkir di apron tanpa garbarata, dan saat akan lepas landas dan mendarat harus antre lama.
Di sini sempat ada pro-kontra peningkatan gerakan (naik-turun) pesawat. IATCA (Indonesia Air Traffic Controller Association) pernah protes, karena pesawat di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 84 gerakan per jam.
Padahal, yang dinilai ideal sesuai Keputusan Menteri Perhubungan adalah 76 gerakan (Bandara Soekarno-Hatta.com). Saat landas pacu ketiga beroperasi, bisa lebih dari 120 gerakan per jam.
Selain pengelolaan bandara, bertambahnya jumlah penumpang juga membuat maskapai penerbangan kian sibuk. Selain menambah staf, pilot, dan awak kabin, manajemen harus kian canggih.
Direktur operasional dan direktur teknik maskapai pasti sosok yang paling bertanggung jawab atas operasi sehari-hari maskapai, mulai dari penyediaan dan mengatur jadwal pesawat, termasuk awak dan teknisinya.
Saat menambah pesawat, maskapai, khususnya pilot dan teknisi, berhadapan dengan teknologi baru. Ini yang pasti dihadapi oleh semua maskapai, termasuk Lion Air, yang dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan ekspansi fenomenal. Khususnya menyangkut pesawat baru, meski sama-sama Boeing 737, kita menyaksikan kemajuan signifikan pada teknologinya.
Ada perbedaan banyak antara seri -200, -400, -800 NG, dan terakhir MAX. Di antara berbagai komponen teknologi, yang paling sering ditonjolkan adalah pemakaian material dan rekayasa mesin yang menghasilkan efisiensi mesin dan peningkatan jelajah.
Untuk Boeing 737 MAX, selain pengenalan mesin LEAP, juga ada desain ujung sayap belah berbentuk pedang belah (scimitar). Sistem kendali yang lebih kompak dinilai lebih memudahkan pilot saat menerbangkan pesawat.
Namun, sejumlah pengamat penerbangan juga mengakui, teknologi dan desain pada pesawat baru tak selalu bersifat sekali jadi. Adakalanya, seperti pada mobil, ada yang perlu didesain ulang.
Seperti disinggung pengamat penerbangan Dudy Sudibyo, terkait pesawat baru, orang tidak bisa mengabaikan fenomena baby sickness. Problem bisa saja muncul dari sebab tak terduga.
Mengerjakan PR
Ada optimisme dan tantangan, yang penting semua pemangku kepentingan, regulator, operator, dan pabrikan terus mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing. Bagi pabrikan, inovasi baru konsisten dimunculkan.
Operator merespons antusiasme penambahan jumlah penumpang dengan pengadaan armada baru. Namun, antusiasme bisnis ini juga harus diimbangi dengan profesionalisme. Keselamatan penumpang terus menjadi ultimate goal, sebisa mungkin dengan mengupayakan zero accident.
Regulator tak kalah krusial dalam mencapai tujuan keselamatan. Penerbangan adalah industri yang disoroti dunia. Regulator harus tegas tanpa kompromi dalam menegakkan aturan.
Sifat membina tetap, tetapi manakala ada operator yang tak kunjung belajar dari kesalahan, regulator tak boleh ragu untuk menindak. Dengan profesionalisme semua pihak itu, penerbangan Indonesia bisa dibanggakan.
Dikutip dari Kompas edisi 2 November 2018. 

Pintu Terbuka dari Laweyan

Para pengrajin di Laweyan, Solo, Jawa Tengah, sedang mengerjakan batik bertuliskan ayat Al-Quran di rumah Alpha Pabela Priyatmono, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, Selasa (4/9/2018). Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Laweyan tak bisa dilepaskan dari kemunculan Sarekat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal dari Sarekat Islam, organisasi politik pertama di Tanah Air yang memperjuangkan pemerintahan sendiri dari kolonial Belanda.

”…Penindasan selalu melahirkan adanya kelompok kecil dari kalangan minoritas kreatif. Kelompok kecil tersebut tampil menjadi kelompok pemimpin mayoritas suatu bangsa dan memotivasi terbentuknya integritas suatu bangsa.” (Arnold J Toynbee dalam A Study of History)
Jejak Laweyan sebagai benih dan pemantik pergerakan nasional sekilas tak terlihat  apabila kita menginjakkan kaki di sana. Rumah-rumah megah bergaya indies dan sebagian besar lagi masih bergaya Jawa dikelilingi tembok-tembok tinggi bercat putih. Umumnya pintu gerbang terbuka. Namun, beberapa rumah masih tertutup dan menyisakan ruang pamer berdinding kaca yang memamerkan koleksi batiknya. Rumah-rumah besar di gang-gang sempit yang hanya bisa dilewati  dua sepeda motor.
”Pintu gerbang kami sebelumnya  selalu tertutup karena para saudagar Laweyan dulu tidak mau motif batiknya dicuri. Kami baru membuka diri tahun 2004, ketika ada upaya mengembangkan batik ke arah edukasi dan pariwisata,” ungkap Alpha Pabela Priyatmono, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, September lalu, di ruang pamernya, Batik Mahkota. Sebelumnya, batik-batik Laweyan dijual dengan sistem kulakan untuk dipasarkan di sekitar Solo dan Yogyakarta.
Sejak munculnya batik cetak (printing), tahun 1970-an, batik tulis Laweyan tergerus. Dalam upayanya untuk bangkit, komunitas batik Laweyan kini mengolah kampung wisata batik. Ke depan, pengembangan dilakukan dengan membuka koperasi bahan baku dan produksi bagi perajin batik.
Keberadaan koperasi pembatik, menurut Alpha, merupakan bagian dari refleksi kelompok Laweyan masa kini atas apa yang dirintis  Samanhoedi (lahir tahun 1868), pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awal abad ke-20. Komunitas batik menyadari, kemandirian dan saling  tolong di antara mereka jadi solusi saat menghadapi kesulitan.
Samanhoedi adalah saudagar batik dengan aset melimpah. Ia memiliki toko dan cabang usaha di sejumlah kota di luar Solo, seperti Surabaya, Tulungagung, Purwokerto, dan Bandung.
Nasruddin Anshoriy dan Agus Hendratno dalam buku HOS Tjokroaminoto mencatat, SDI didirikan Samanhoedi bersama koleganya sesama pengusaha batik, M Asmodimejo, M Kertotaruno, W Sumowerdoyo, dan Haji M Abdulrajak. SDI didirikan pada 16 Oktober 1905 atau tiga tahun sebelum Boedi Oetomo lahir. Namun, sumber lainnya mencatat, SDI berdiri tahun 1911. Pada 1912, ketika Haji Oemar Said Tjokroaminoto bergabung, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI).
Catatan Museum Samanhoedi, yang berada persis di belakang Kantor Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, menyebutkan, benih organisasi SDI adalah kelompok ronda ”Rekso Rumekso.” Saat itu, persaingan usaha makin ketat antara pengusaha batik Laweyan dan kelompok
Tionghoa. Pengusaha batik Laweyan merasa diperlakukan tidak adil karena Belanda mengistimewakan pengusaha Tionghoa.
Kesadaran berorganisasi
Penting digarisbawahi, munculnya kesadaran berorganisasi di kalangan pedagang batik tidak didasari pertentangan ras, tetapi upaya pencarian kesetaraan dalam praktik ekonomi yang berkeadilan. Sejarawan Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, mengatakan, usaha-usaha awal SDI diarahkan untuk memperbaiki kondisi pedagang batik Laweyan dalam persaingan usaha. ”Samanhoedi telah memiliki kesadaran terbatas akan kebangsaan atau katakanlah proto-nasionalisme ketika dia mendirikan SDI. Meskipun SDI mulanya berorientasi ekonomi yang sifatnya komunal, dari sini lahir embrio perlawanan terhadap struktur yang lebih besar, yakni feodalisme dan kolonialisme,” tuturnya.
Bergabungnya Tjokroaminoto dalam SDI menambah daya juang. Namun, Tjokro melihat cakrawala yang lebih luas dari perjuangan ekonomi. Tjokro melihat penindasan bumiputra tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain. SDI pun berubah nama menjadi SI tahun 1912.
Pilihan ”Islam” sebagai sebuah nama organisasi karena pada masa itu Islam menyatukan kalangan terjajah di Nusantara. Aji Dedi Mulawarman dalam buku Jang Oetama menyebutkan, pada awal abad ke-20, Islam adalah representasi kebangsaan dan bumiputra.
Tjokro mampu mengartikulasikan ”Islam” sebagai alat pemersatu rakyat. Islam,  dalam pandangan Tjokro, memiliki sisi yang menginginkan keadilan, kesetaraan, serta merupakan ideologi pembebasan dari penindasan. Inklusivitas gerakan SI mampu menarik massa. SI memiliki pengikut yang lebih besar daripada Boedi Oetomo, yang diikuti kalangan priayi dari Jawa dan Madura.
Susanto Tirtoprodjo dalam bukunya, Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia, mencatat, anggota SI tahun 1916 mencapai 360.000 orang yang tersebar di 80 cabang. Sumber lain dari buku Jang Oetama menyebutkan, sampai tahun 1919, anggota SI mencapai 2,5 juta orang.
SI sejak awal menampakkan diri sebagai organisasi politik yang egaliter. Tjokro lebih senang menggunakan nama Haji Oemar Said Tjokroaminoto tanpa gelar ningrat, raden mas, yang diperolehnya sedari lahir.
Corak demokratis SI ditunjukkan Tjokro dengan sikap kooperatifnya terhadap Belanda dalam pembentukan Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, pada tahun 1918. Tjokro melihat secara kritis Volksraad karena dia menghendaki bumiputra mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengatur dirinya melalui Volksraad. Tjokro akhirnya menjadi anggota Volksraad bersama dengan rekannya, Agus Salim dan Abdoel Moeis.
Pernyataan penting
Mengenai demokrasi ini, Tjokro telah menegaskannya dalam kongres SI tahun 1916 di Bandung. Ada empat pernyataan penting dalam kongres tersebut sebagaimana dicatat dalam buku HOS Tjokroaminoto. Pertama, agama Islam adalah agama yang mengajarkan ide demokrasi. Kedua, Islam merupakan dasar pokok bagi pendidikan moral dan intelektual. Ketiga, pemerintahan Hindia Belanda tidak perlu campur tangan dalam bidang agama dan hendaknya tidak membuat diskriminasi di antara agama-agama. Keempat, rakyat perlu diberi kesempatan berpartisipasi dalam politik.
SI akhirnya menjadi Partai Sarikat Islam (PSI) tahun 1923 dan berubah lagi menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1929. Perwakilan PSII beberapa kali masuk kabinet Orde Lama. Tahun 1973, ketika terjadi fusi partai politik era Orde Baru, PSII melebur ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam konteks Indonesia modern, kemandirian, seperti diperjuangkan SDI dan SI, masih relevan. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati  mengatakan, kemandirian menciptakan efek berantai  bagi pelaku usaha.
”Kalau suatu unit berdaulat, tentu yang timbul adalah keadilan, tidak ada diskriminasi, dan bisa mendukung kesinambungan usahanya. Kalau usaha berkelanjutan tentu akan memberikan umpan balik kepada tenaga kerjanya juga,” ujar Enny.
Kooperatif
Prinsip koperasi sebagaimana digagas oleh Mohammad Hatta, menurut Enny, sangat baik diterapkan untuk membantu perekonomian nasional.
”Filosofinya kooperatif, bukan persaingan. Kalau persaingan bisa berakhir dengan zero sum game atau sama-sama rugi dan pasti nanti ada yang mendominasi. Kalau kooperatif, sama-sama untung meski keuntungan itu harus dibagi dengan yang lain. Negara-negara maju telah mempraktikkan hal itu, misalnya Denmark yang berhasil dengan koperasi pertaniannya,” tutur Enny.
Setelah Reformasi 1998, PSII menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan nama Syarikat Islam (SI) dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai ketua umum.
”Bagi SI, cita-cita ekonomi yang diletakkan para founding father itu masih jauh dari harapan. Para founding father menginginkan ekonomi yang berkeadilan, dan tidak lain itu adalah ekonomi kerakyatan,” kata Hamdan.

Dikutip dari Kompas edisi 28 Oktober 2018
Oleh RINI KUSTIASIH DAN ANTONY LEE