Negara Kesejahteraan

Berjuang Zaman Orde Baru



Sejak lama sudah terjadi dialektika gagasan membangun negara kesejahteraan. Banyak negara yang membangun sistem kesejahteraan berbeda-beda. Apakah Indonesia masuk dalam kategori negara kesejahteraan?

Pada dasarnya setiap negara, sistem pemerintahan, ideologi, dan model ekonomi pada dirinya ada cita-cita untuk menyejahterakan rakyat.

Bagaimana cara menyejahterakan rakyat bisa berbeda, tetapi itu semua tak mengesampingkan fakta bahwa kesejahteraan rakyat itu sudah jadi bagian dari negara, sistem pemerintahan, ideologi, dan model ekonomi.

Perseteruan ideologi yang terjadi sejak zaman pertengahan sebetulnya menggambarkan bagaimana cita-cita menyejahterakan rakyat itu akan dilaksanakan, apakah melalui sistem ekonomi pasar atau melalui perangkat negara yang mengelola perekonomian.

Pilihan mengenai bagaimana cara menyejahterakan rakyat itu dilakukan pasti membawa implikasi berbeda dalam pelaksanaan dan hasil yang diperoleh karena di sini ada faktor efisiensi dan produktivitas mungkin saja berbeda. Bertahun-tahun perdebatan ini dijalankan sambil secara tradisional dan ad hoc penyejahteraan rakyat itu dilakukan. Di sini paham bantuan (assistance) dan kedermawanan (charity) sering beririsan.

Sistem kesejahteraan

Di Eropa, perdebatan ini cukup tajam dan meluas serta terdokumentasi dengan lengkap.
Norwegia, misalnya, dikenal sebagai salah satu ”negara kesejahteraan” yang berhasil mendapatkan inspirasinya dari apa yang disebut sebagai social policy seperti yang diuraikan oleh Lord Beveridge di Inggris, sekitar 130 tahun lalu.

Namun, perdebatan dan terjemahan dari social policy yang kemudian menjelma menjadi sistem kesejahteraan (welfare system) baru secara serius dimulai seusai Perang Dunia II.

Proses ini berlangsung lama sampai tahun 1970 dan masih terus berkembang, tetapi bisa dikatakan bahwa sejak 1970-an sistem negara kesejahteraan ini mulai menemukan bentuknya.

Proses ini menemukan bentuknya setelah melalui berbagai krisis dan penghematan (retrenchment). Dalam tataran ideologi, kita menyaksikan lahir dan menguatnya paham social democracy yang pada sejarahnya membuktikan dirinya sebagai bagian dari sistem negara kesejahteraan itu dan hadir sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Negara-negara Eropa memang terbelah dua, yaitu negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar (kapitalistik) dan negara-negara yang perekonomiannya dikendalikan negara (state command economy).

Secara sederhana, kita bisa menyebutkan bahwa Eropa terbelah antara negara liberal-kapitalistik dan negara sosialis-komunistik. Walau dikotomi ini juga tak sepenuhnya akurat, untuk menyederhanakan perdebatan, kedua terminologi itu digunakan. Dalam kedua sistem ekonomi ini, kalau kita runut secara teliti, kita akan melihat program atau sistem untuk menyejahterakan rakyatnya, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Kita bisa belajar dari sistem negara kesejahteraan di Eropa Barat, khususnya Skandinavia, yang dianggap lebih maju dan responsif. Negara-negara Eropa Barat bisa dikatakan termasuk kelompok negara kapitalistik, tetapi dalam sistem kapitalistik ini tumbuh sistem kesejahteraan, dan karena itu muncul istilah welfare capitalism.

Tentu di sini ada varian-varian yang berbeda, seperti di Jerman di mana muncul apa yang disebut social market economy. Di Belanda, Spanyol, Portugal, dan Italia, kita akan menemukan beberapa warna lokal karena kondisi obyektif yang ada di negara-negara itu.
Pada dasarnya, perbedaan itu lebih pada penekanan dan prioritas program, tetapi bisa dikatakan tujuan dasarnya tetap sama: kesejahteraan rakyat.

Thomas Bahle, Jurgen Kohl, dan Claus Wend menulis buku berjudul Welfare State yang menggarisbawahi bahwa pada dasarnya semua perbedaan dan perubahan yang terjadi tak mengesampingkan fakta bahwa secara umum pranata inti negara (institutional foundation) kesejahteraan di Eropa telah terbentuk dan diterima sebagai realitas masyarakat, sudah stabil dan terkonsolidasi.

Kita bisa belajar dari sistem negara kesejahteraan di Eropa Barat, khususnya Skandinavia, yang dianggap lebih maju dan responsif.

Bahle dkk mengatakan bahwa the welfare state is both an element and a product of modernization related to industrialization and the rise of both the nation-state and democracy (negara kesejahteraan merupakan elemen sekaligus produk dari modernisasi yang terkait dengan industrialisasi dan kebangkitan negara-bangsa dan demokrasi).

Hak kesejahteraan rakyat yang pertama dan utama muncul adalah pensiun dan pelayanan kesehatan, karena kedua hak ini dianggap sebagai utama dalam mempertahankan eksistensi manusia yang manusiawi, tangguh, dan produktif.

Belakangan muncul apa yang disebut sebagai family policy yang perdebatannya sangat panjang karena akan berkaitan dengan hak perempuan (jender), kesetaraan, pengasuhan anak (childcare), dan sebagainya.

Dalam perjalanannya, kita akan menemukan perdebatan yang berkaitan dengan social security yang bisa saja tafsirnya juga tak sepenuhnya sama. Dalam konteks kekinian, pastilah perluasan family policy ini akan mencakup juga hak-hak mereka yang kita kenal sebagai LGBT.

Di Eropa Barat, saya tak melihat banyak friksi soal ini walau ada saja ketegangan yang kita bisa baca dalam berita-berita yang sifatnya anekdotal.

Dalam perkembangannya, kita melihat bahwa tanggung jawab negara yang menjadi provider dalam mewujudkan hak kesejahteraan ini belakangan sebagian sudah dilimpahkan kepada korporasi yang misalnya menyediakan private pensions.

Dalam konteks pelayanan kesehatan (healthcare), kita juga melihat keterlibatan korporasi cukup signifikan atau ”terlalu signifikan” kalau kita melihat Amerika, misalnya, di mana pengelolaan asuransi kesehatan melibatkan banyak sekali perusahaan asuransi.

Perlawanan terhadap universal health di Amerika adalah karena perusahaan asuransi kesehatan tak mau melepaskan posisinya sebagai induk semang kesehatan publik meski di sini ongkosnya sangat mahal.

Dalam praktiknya, kita akan melihat model pemenuhan kewajiban ini digantungkan pada prinsip general flat rate pension atau dikaitkan dengan pekerjaan, seperti di Jerman yang menjalankan ”asuransi sosial wajib” (compulsory social insurance) yang dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan.

Di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan sangat tinggi dan ini ditambah lagi dengan pajak lain.

Apakah ini cukup? Jawabnya tidak. Dalam perjalanan, kita akan melihat berbagai hak kesejahteraan dilembagakan, seperti tunjangan bagi mereka yang menganggur (unemployment insurance), disability insurance, dan sebagainya.

Bagaimana semua ini dibiayai? Ini menjadi persoalan menarik dan menantang. Di negara-negara Skandinavia, pajak penghasilan sangat tinggi dan ini ditambah lagi dengan pajak lain.

Namun, dibandingkan negara-negara lain di Eropa Barat, negara-negara Skandinavia dikenal sangat menempatkan ”hak-hak kesejahteraan” ini di urutan pertama dan utama. Karena itu, kalau dilihat persentase cakupan hak kesejahteraan dan dana yang disediakan dari keuangan negara (anggaran), negara-negara Skandinavia bisa dibilang sangat signifikan.

Negara Eropa Barat lain yang menyediakan anggaran belanja hak kesejahteraan cukup signifikan adalah Jerman, Inggris, Perancis, Belgia, dan Belanda.

Seharusnya semua hal di atas dilihat juga dalam perspektif hak, bukan perspektif bantuan. Hak kesejahteraan itu adalah entitlement walau di beberapa negara disebut sebagai benefit.

Hak kesejahteraan itu bukan bantuan atau assistance. Di negara demokratis dalam perspektif kesejahteraan seharusnya tak ada istilah assistance. Yang ada adalah entitlement.

Indonesia dan negara kesejahteraan

Apakah Indonesia masuk dalam kategori negara kesejahteraan? Kalau membaca sila kelima Pancasila bahwa negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita mengarah pada negara kesejahteraan.

Kalau kita membaca UUD 1945, bukan hanya Pasal 33, kita mengarah pada negara kesejahteraan. Namun, apakah kita sebuah negara kesejahteraan? Kita mesti membedah sistem sosial ekonomi kita yang tak sepenuhnya konsisten dan koheren.

Todung Mulya Lubis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Eslandia


Marxisme




Sulit dicerna akal sehat mengapa sebuah paham dianggap mengancam sebuah negara. Apalagi jika itu paham seperti marxisme. Terlebih aneh jika dalih yang dipakai untuk melarangnya: paham itu dianggap bertentangan dengan Pancasila. Aneh tapi nyata itu bernama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Marxisme sudah hadir di tanah jajahan Hindia Belanda sebelum wilayah ini disebut Indonesia. Bersama isme-isme lain, marxisme mendorong perjuangan kemerdekaan RI sebelum lahirnya Pancasila. Berkat ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara (1945), bangsa majemuk ini bisa bersatu, merdeka, dan saling bertoleransi dalam perbedaan ideologi, paham, dan isme.

Ide bahwa marxisme bertentangan dengan Pancasila dikarang Orde Baru pertengahan tahun 1960-an. Dua dekade kemudian, islamisme dianggap ancaman bagi Pancasila. Pantas, dalam KUHP yang baru, selain marxisme disebut ada paham-paham lain yang dianggap menentang Pancasila. Jadi, semakin sulit membedakan pemerintahan masa kini dari rezim Orde Baru.

Yang diancam KUHP bukan hanya penyebar paham yang menentang Pancasila, melainkan juga penyebar kabar bohong. Ironis, jika KUHP ini disusun berdasarkan kabar bohong Orde Baru dan tidak sesuai Pancasila yang semula memperkuat keutuhan bangsa dan toleransi.

Pancasila dibajak Orde Baru sebagai senjata politik untuk menjagal lawan politik dan menjegal kekuasaan Presiden Soekarno. Sejak itu fungsi Pancasila bertolak belakang dengan Pancasila sebagai dasar negara (1945). Sejak itu istilah ”anti-Pancasila” terhambur berpuluh tahun dan korbannya bertumbangan di mana-mana.

Soekarno bukan hanya proklamator kemerdekaan dan presiden pertama RI. Ia juga penggemar berat marxisme. Hal itu lazim bagi kaum terpelajar di masa hidup Soekarno, termasuk mereka yang kemudian menjadi pejabattinggi negara di awal kemerdekaan RI. Pengaruh marxisme mengglobal, termasuk di kalangan mereka yang taat beragama.

Demam marxisme di paruh pertama abad ke-20 selazim demam modernisasi, demokratisasi atau rambut gondrong bagi pria di paruh kedua abad itu. Selazim kepedulian kaum muda masa kini pada lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Memidana penggemar marxisme seaneh memidana jutaan penganut demokrasi atau gerakan lingkungan. Lebih aneh jika itu terjadi ketika marxisme sudah kalah populer ketimbang K-pop di kalangan kaum muda.

Jangan-jangan yang antimarxisme tidak pernah belajar tentang marxisme. Mau belajar di mana? Kan, dilarang. Jangan-jangan meluasnya anggapan marxisme bertentangan dengan Pancasila akibat kurangnya pengajaran sejarah lahirnya Pancasila serta kuatnya warisan cuci otak Orde Baru.

Bagaimana kelak KUHP diterapkan? Bagaimana tuduhan penyebaran paham terlarang akan disambut masyarakat yang tidak diberi kesempatan belajar secara bebas dan kritis paham-paham itu? Kita lihat saja nanti, tapi sejarah sudah memberi banyak pelajaran penting.

Jika hukum disusun secara sewenang-wenang dan sulit dilawan, ia akan dilahap masyarakat tanpa dikunyah. Lalu dimuntahkan kembali ke realitas sehari-hari secara kreatif, sesuai selera masing-masing. Hasilnya penuh kejutan dan kocak, sulit dijelaskan dengan marxisme, apalagi dengan ilmu hukum. Berikut ini beberapa contohnya.

Di masa Orde Baru, berkat beasiswa studi di luar negeri, saya bisa membeli buku-buku marxisme. Seusai studi, buku-buku itu saya kirim pulang ke Tanah Air lewat pos. Semua lolos. Yang disita petugas imigrasi malah novel berjudul Atheis karya Achdiat Kartamihardja. Penerbitnya Pemerintah RI, majikan si petugas. Buku itu sudah dicetak 13 kali, dijual di toko-toko, dan dibahas di kelas-kelas SMA. Isinya antikomunis.

Pendahulu Badan Intelijen Negara (BIN) disebut Badan Koordinasi Intelijen (Bakin). Sewaktu dipimpin Letjen Sutopo Yuwono, ia berkisah rahasia dapurnya: ”Sebagai intel, kita mengarang isu, yang kemudian kita lemparkan entah di pers cetak, radio, atau televisi. Kita bikin seolah-olah cerita ini beneran. Biasanya, setelah dilemparkan, orang akan membahas dan cenderung nambah-nambah. Akhirnya, isu tadi kan kembali menjadi laporan. Nah, lucunya, dari laporan yang kembali itu kita sendiri percaya bahwa itubeneran, ha-ha-ha. Bahkan ketakutan sendiri dan berpikir. ’Jangan-jangan, isu tadi memang bener ...’”

Awal tahun 1990-an, anak saya termasuk generasi yang diwajibkan menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Suatu hari ia pulang dari sekolah berkisah dengan menggebu tentang ”asyiknya bermain PKI-PKI-an” bersama teman-teman sekolah pada jam istirahat. Mainan apa itu? Dia menjelaskan: ”Anak-anak memperagakan kisah G30S. Semua mau jadi PKI sebab bisa menendang, memukul yang berperan jadi jenderal. Yang ditunjuk jadi jenderal lari. Kami kejar terus. Mereka sembunyi di WC dan tak berani keluar. Ha-ha-ha.”

Tahun 1995, Kota Pemalang digemparkan oleh isu bangkitnya komunisme. Awalnya pejabat setempat cemas menyaksikan larisnya balon mainan anak-anak berbentuk palu. Setelah diselidiki, petugas intelijen menyimpulkan: bila dipukulkan ke sebuah benda keras, balon mainan ini berbunyi seperti boneka. Menurut telinga aparat keamanan, bunyinya ”arit, arit, arit”! Jadilah palu-arit! Ini pasti PKI.

Semakin gencar diperangi, ”PKI-PKI-an” Orde Baru semakin marak di mana-mana. Belakangan ada yang punya ritual setiap akhir September: bikin sendiri bendera PKI untuk dibakar sendiri. Ada yang menuduh Presiden Jokowi itu keturunan PKI. Sayang beliau tidak menjawab: ”Kalau ya, emangnya kenapa?”

Marxisme tak perlu dikeramatkan. Zaman emas marxisme sudah lewat sebagai ilham gerakan politik. Dalam forum akademik, paham itu tidak lagi sepopuler dulu. Tetapi sebagai salah satu teori klasik, pokok-pokok wawasannya wajib dikenal siapa pun yang menekuni ilmu sosial-budaya.

Penduduk RI lebih dari 276 juta. Berapa persen yang bisa terpikat marxisme seandainya bebas mempelajarinya? Berapa persen yang menganut paham-paham lain yang diancam KUHP? Berapa persen yang hidup bersama di luar nikah atau bercinta dengan sesama jenis kelamin?

Negara sebesar RI merasa terancam sebuah paham atau kegiatan seks segelintir minoritas? Kok, bisa?


Ariel HeryantoProfesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia

Denny Chasmala, Birama Vespa dan Lagu Pesta

Denny Chasmala; musisi, arranger, pencipta lagu, dan produser musik.

Denny Chasmala bukan sembarang gitaris. Dia juga mengaransemen musik, jadi produser, dan bikin lagu pop laris. Karakternya tergambar dari lagu-lagunya: riang, jenaka, menyenangkan, dan hangat. Vespa ada di antaranya.

Lebih dari tiga dekade, Denny Chasmala fokus menekuni musik; bukan cuma sebagai penampil, melainkan juga bertungkus-lumus di belakang layar. Salah satu lagu ciptaannya, ”Berharap Tak Berpisah”, masih memeriahkan pesta hingga sekarang. Kini dia merambah lagu anak. Ada sisi kekanakannya yang tersalurkan sembari mengurusi ”mainan” berwujud Vespa.

Sepekan belum lewat sejak Denny mengorkestrasi enam puluhan musisi dan vokalis pada acara Gitaris untuk Negeri: Donasi untuk Cianjur di Bentara Budaya Jakarta. Denchas, begitu dia mengenalkan diri, sudah punya rencana lain: berkonser bareng puluhan gitaris lainnya di tahun 2023. Dia baru saja bertemu gitaris Dewa Budjana dan Kongko Cadillac membicarakan rencana itu.

Menjelang sore yang mendung pada Selasa (13/12/2022), Denny baru tiba di rumahnya di sebuah kompleks yang teduh tak jauh dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Dia menunggang skuter Vespa VNB produksi 1952 berwarna merah menyala seperti cabai. Bagian belakang jok Vespa itu dimodifikasi dengan sandaran tinggi supaya istrinya nyaman dibonceng, atau agar gitar yang sering dia sandang tidak jatuh.

Vespa itu adalah kepanjangan kakinya. Banyak pentas dia sambangi menunggang Vespa, sembari memanggul gitar Yamaha di punggungnya. Tapi, itu bukan satu-satunya kendaraan roda dua yang dia punya. ”Itu garasi (mobil) isinya motor semua, kebanyakan Vespa, ada juga Lambretta,” katanya. Di depan pintu garasi sebuah motor trail KTM sedang parkir. Di ruang keluarga ada juga motor bergaya café racer Royal Enfield 350 cc.

Lebih banyak punya gitar atau motor? ”Hmm… Masih (banyakan) gitar, sih,” katanya agak ragu-ragu. Andai saja dia tidak menjual sebagian koleksi motornya karena seret pentas di masa awal pandemi, mungkin jawabannya berbeda. Motor dan gitar adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan dari hidup Denny.

Ketika bermotor, banyak momentum musikal yang dia rasakan. ”Sering sengaja malam-malam keliling naik Vespa. Begitu pulang, birama getaran mesin Vespa masih terasa. Ini membantu melancarkan inspirasi kerja,” katanya.


Sering sengaja malam-malam keliling naik Vespa. Begitu pulang, birama getaran mesin Vespa masih terasa. Ini membantu melancarkan inspirasi kerja.

Memang, kesukaannya pada musik, terutama gitar, sudah ada sejak dia masih kecil. Ayahnya, mendiang Chandra Chasmala, adalah musisi jazz yang sering manggung di acara TVRI dan juga kelab malam. Musik sudah menjadi bagian dari masa kanak-kanaknya. Kecintaannya pada ”kuda besi” baru muncul setelah menikah dengan Sarie di tahun 2004.

”Padahal, dulu gueenggak bisa naik motor. Bokap ngelarang naik motor dengan alasan keselamatan. Pas istri hamil sebulan, malah gueyang kayaknya ngidam. Setiap dengar suara Vespa selalu nengok,” kata Denny yang akan berusia 50 tahun pada 2023 mendatang ini. Sejak itulah motor jadi bagian hidupnya.

Putra sulungnya dia beri nama Piaggio, persis nama perusahaan pembuat Vespa. Putra keduanya bernama Innocenti Lambretta, juga salah satu seri skuter. Putra bungsunya bernama Arjuna, tak berhubungan dengan motor. Namun, dengan koleksi dan kesenangannya menunggang motor, Denny mengakui bahwa dirinya ”anak motor”.

Itu jadi salah satu predikat yang tersandang pada dirinya. Predikat lain berderet-deret, bertalian dengan musik. Denny adalah gitaris, produser, penulis lagu, arranger, konduktor, dan ”anak band”. Dia pernah membentuk band bernama Ultra dan Sabila, yang masing-masing pernah menghasilkan album, tapi rezekinya tidak di situ. Dua band itu tak berkembang.

Gitaris cabutan

Denny lebih laris sebagai pemusik cabutan, atau istilah kerennya session player. Dia mengiringi solois, atau gitaris tambahan untuk band; baik di studio maupun panggung. Belakangan ini, Denny lagi sering manggung bersama Mohammad Istiqamah Djamad, alias Is yang bernama panggung Pusakata.

Salah satu pentas Denny mengiringi Pusakata terjadi di Festival Jazz Gunung Bromo pada Juli 2022 silam. Di acara itu, Denny tak cuma manggung sekali. Dia juga mengiringi duet Ian Antono dan Achmad Albar, duo rocker legendaris. Denny girang bukan kepalang main bareng mereka, meski, katanya, bayarannya enggak gede-gede amat.

”Gue enggak mikirin bayaran, yang penting gede,” katanya tertawa-tawa. Obrolan kami diselingi banyak tawa.

Main sebagai musisi panggilan, katanya, adalah pekerjaan yang masih menyenangkan baginya. Soalnya, lagu yang dimainkan sudah dihafal karena dimainkan berulang-ulang, jam kerjanya pendek saja, dan dia tak perlu menonjolkan ego karena bukan dia sorotan utamanya. Dia masih mau diajak manggung demi alasan pragmatis. Lagi pula, main bersama Is Pusakata, yang notabene adalah murid gitarnya, bisa melanggengkan eksistensi Denny di kancah musik masa kini.

Pekerjaan ini sudah dilakoni Denny sejak masih remaja. Semula, dia adalah penjaga studio musik di sekitar rumahnya kala itu di Rawamangun, Jakarta Timur. Ketika studio tidak disewa, Denny berlatih gitar. Modal bakat dan sedikit wawasan bermusik ia dapat dari sang ayah yang bercerai dengan ibunya. Denny memilih tinggal bersama ibunya.

Demi uang saku dan membiayai hidup bersama ibunya, Denny bermain musik secara reguler di kafe-kafe atau kelab malam. Reza Artamevia, teman satu sekolahnya di SMA 36 Jakarta, adalah vokalis bandnya. Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19, sering datang ke kafe itu ketika Denny dan bandnya main. Di kemudian hari, Dhani mengajak Reza sebagai vokal latar Dewa, dan memproduseri album solonya.

”Bisa dibilang Dhani yang masukin gue ke industri musik. Dia ngenalin gueke musisi-musisi lain sebagai gitaris, sebagai arranger,” ujarnya. Perkawanannya dengan musisi makin lebar.

Reza, yang kariernya moncer berkat dua abum yang diproduseri Dhani, menghubungi Denny waktu mau menggarap album ketiganya. ”Dia minta dibuatin lagu. Gue sudah kenal lama dia, kan. Guecuma tanya lagu bagaimana yang dia mau, referensinya apa,” kenang Denny, yang membeli rumah dari menjual 60 gitar miliknya dan mengerjakan dua lagu iklan komersial.

Dalam waktu singkat, terciptalah lagu ”Berharap Tak Berpisah” yang dimuat di album Keyakinan keluaran 2002. Tak dinyana, lagu itu sukses, dan ”hidup” lagi beberapa tahun belakangan di arena karaoke dan pesta-pesta kaum muda di kelab malam. Lagu ciptaan Denny lainnya yang masih bergaung hingga hari ini adalah ”Pilihlah Aku” yang dibawakan Krisdayanti di album Cahaya keluaran 2004.

Kerja cepat

Dua contoh lagu terkenal itu digarap Denny dalam waktu singkat. Cara kerjanya memang demikian: spontan dan cepat. Sebelum menulis lagunya, dia perlu mengobrol dengan calon penyanyinya. Setidaknya, penyanyinya sudah harus tahu apa yang diinginkan. Kata ”terserah” dari calon penyanyinya susah dia terjemahkan.

”Membangun mood dengan penyanyi atau band itu perlu banget. Kalau dirasa mood sedang tidak bagus, ajak ngobrol dulu topik-topik lain di luar musik. Kalau sudah nyaman, baru jalan,” kata Denny yang memang betah mengobrol berlama-lama itu.

Denny kemudian mengangkat gitar akustik di depannya. Dia mau menunjukkan betapa cepat kerjanya mengarang lagu. Dia memainkan rangkaian akor yang terdengar enak. ”Ini satu lagu,” ucapnya. Dia melanjutkan main satu pola lain. ”Ini satu lagu lagi. Cepat, kan,” katanya. Pola itu adalah bentuk dasar. Kalau mau diteruskan, satu lagu itu dikerjakan tekun selama sekitar tiga hari.

Sebagai penata musik, Denny juga pernah mengerjakan album penyanyi Tere serta band D’Masiv dan Padi Reborn. Reputasinya sebagai peracik bunyi berlanggam pop telah terbangun kokoh. Di media sosial, berjibun komentar yang menyatakan kekaguman atas karya-karya Denny.

”Kerumunan” itu ia rawat dengan baik. Selain mengajar untuk calon guru gitar di Yamaha, Denny juga pernah membuka kelas daring saat senggang kala pandemi di tahun 2021. Dia membagi ilmu perihal penulisan lagu (songwriting), teknik gitar, penataan suara, hingga aransemen lagu.

Setelah berbincang hampir dua jam dan langit mulai menggelap, Denny menyalakan komputer dan pelantangnya. Dia memutarkan album yang bakal dirilis pada Januari 2023. Penyanyinya bukan pesohor ternama, melainkan bocah bernama Jenaka Mahalia Sudiro yang berusia 10 tahun. Jenaka adalah putri pasangan Tora Sudiro dan Mieke Amalia.

Bukan Tora atau Mieke yang mengajukan Jenaka menjadi penyanyi. Denny mengaku dialah yang meminta Jenaka bernyanyi karena melihat bakatnya. ”Ini pertama kali guebikin lagu anak-anak. Inspirasinya dari anak guesendiri melakukan apa saja waktu (pandemi) Covid,” katanya.

Ada enam lagu yang siap masuk album. Lagu andalannya adalah ”Peace, Peace, Peace” dengan irama pop yang riang. Ada juga lagu lain berjudul ”Hari Senin” dengan nuansa serupa. Kami menyimak lagu demi lagu sambil menyesap jamu beras kencur racikan Sarie. Segar dan hangat.

Ini pertama kali gue bikin lagu anak-anak. Inspirasinya dari anak gue sendiri melakukan apa saja waktu (pandemi) Covid.

Di album ini, Denny seolah menumpahkan imajinasi kekanak-kanakannya. Selama ini, nuansa bermain-main ala bocah terpancar dari celetukan dan aksesori yang dikenakan Denny. Di sebuah panggung, dia bisa memakai topi penerbang dan kacamata merah; di saat lain dia pakai topi joker aneka warna dan rias muka seperti badut.

”Musik dan lagu di album ini guebanget,” kata pengagum manga Doraemon dan Dragon Ball ini. Tahun 2023, dia berencana ke Jepang menyambangi Museum Dragon Ball. Tentunya tidak naik Vespa, dong.

Nama: Denny Farfi Chandra
Lahir: Surabaya, 20 Juli 1973
Lagu ternama:
  •  ”Berharap Tak berpisah” (dibawakan Reza Artamevia)
  • ”Pilihlah Aku” (dibawakan Krisdayanti)
  • ”Penyesalan” (dibawakan Titi DJ)