Kuntoro Mangkusubroto (Menko Perekonomian RI - pilihan Tempo)

Lugas dan berani melakukan terobosan. Kemampuannya dibutuhkan untuk melancarkan program-program ekonomi yang tidak jalan.

IA insinyur dengan beberapa catatan. Tatkala berusia 42 tahun, ia membuat orang berpaling kepadanya. Dalam dua tahun ia menyulap sebuah neraca perusahaan negara: dari sekarat menjadi impas, bahkan untung pada tahun ketiga.

Kuntoro Mangkusubroto berkemauan keras dan sanggup meyakinkan banyak pihak. Ia diangkat menjadi Direktur Utama PT Tambang Timah pada 1989, ketika perusahaan pelat merah itu terimpit segunung persoalan. Ia lantas menyederhanakan struktur organisasi, merelokasi kantor pusat, dan melego beberapa aset. Ia juga memangkas karyawan—dari 25 ribu menjadi sembilan ribuan pada 1992—tanpa menimbulkan gejolak panjang.

Erry Riyana Hardjapamekas, salah satu kolega Kuntoro, memuji kemampuan manajerial lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung yang satu ini. ”Berani menghadapi (persoalan) dan meredamnya,” kata Erry.

Kuntoro terbang tinggi dan singgah di beberapa pos penting, seperti Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi (1993), Menteri Pertambangan (1998), serta Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan Reformasi (1998-1999). Di usia 53 tahun Kuntoro telah memiliki track record mengesankan, termasuk pengalaman ”turun jabatan”. Pada 2000, mantan menteri ini menjabat Direktur Utama PLN. ”Orang seperti saya tidak pernah punya pangkat. Dari dulu juga tidak kenal pangkat,” begitu komentarnya.

Kiprahnya menarik perhatian saat ia menjadi Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (2005-2009). Tak cuma mengurus pembangunan fisik, ia berhadapan dengan persoalan keamanan dan berlimpahnya dana bantuan.

Sederet pengalaman itulah yang membuat panelis Tempo sepakat bahwa Kuntoro masih dibutuhkan. ”Figur Kuntoro diperlukan untuk memimpin Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Direktur Mandiri Sekuritas Mirza Adityaswara. Alasannya, ketika desentralisasi punya peran pusat dan kemampuan negosiasi sangat diperlukan, calon menteri ini sangat dibutuhkan. Kriteria itu, kata Mirza, ada pada sosok Kuntoro. ”Sekadar bersih dan menjadi orang baik tidak cukup,” katanya.

Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono sepakat. Posisi ini harus diisi oleh figur senior yang pamornya tidak kalah oleh Sri Mulyani Indrawati—yang namanya kembali masuk bursa Menteri Keuangan. ”Masalahnya tidak cukup banyak ekonom yang bisa melebihi kewibawaan Mulyani,” katanya. Bila tidak cukup senior, peran Menko bisa kalah oleh Menteri Keuangan.

Dan Kuntoro salah satu yang pas menduduki posisi itu. Pertimbangannya, peraih master Teknik Industri dan Teknik Sipil dari Stanford University ini punya latar belakang yang kuat di infrastruktur. Kemampuan manajerialnya teruji. ”Ia sudah membuktikannya di Aceh. Itu modal dia,” kata Tony. Kelebihan itu bisa menutupi kelemahannya dalam penguasaan ilmu makroekonomi.

Di Aceh Kuntoro bukan tanpa cela. Ia, misalnya, dinilai gagal merangkul sejumlah lembaga swadaya masyarakat lokal, yang tidak puas atas kinerja dan kehadiran Badan Rehabilitasi. Gara-gara ini, Kuntoro bersama stafnya pernah disandera di kantornya hampir 20 jam oleh lebih dari 1.000 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Barak (Forak).

Mereka menuntut, di antaranya, percepatan pembangunan perumahan, pemberian modal usaha secara hibah, dan pemindahan sebagian program BRR senilai Rp 5,4 triliun kepada mereka.

Ia juga dianggap gagal menyelesaikan beberapa konflik dan kurang gaul dengan masyarakat bawah Aceh. Ia disebut-sebut kurang berbuat sesuatu ketika salah satu tokoh lembaga swadaya masyarakat di sektor pemberdayaan listrik diculik untuk dimintai tebusan.

Sudirman Said, bekas kolega Kuntoro di Badan Rehabilitasi, mengatakan cerita itu tidak sepenuhnya benar. ”Saya akui bahwa ada kekurangan teknis di sana-sini,” katanya. Tapi, kata dia, tidak ada proyek-proyek besar yang tidak tercapai.

Ia juga beberapa kali menjadi jembatan untuk mempercepat proses perdamaian di Aceh. ”Dia banyak mengerjakan kerja-kerja bawah tanah ,” ujarnya. Termasuk ketika berjuang membebaskan pegiat LSM yang diculik tadi, dengan ikut mengumpulkan uang tebusan. ”Tapi saat itu tidak pantas diberitakan karena bisa dinilai takluk kepada penculik,” kata Sudirman.

Pencapaiannya di Aceh ini membuat dunia internasional menaruh hormat. Ia sempat ditawari posisi direktur di bawah Sekretaris Jenderal PBB, tapi ditolak.

Kalaupun bisa disebut kekurangan, pria yang kini memimpin Tim Jalan Jambu 51—sebuah tim yang dibentuk untuk menyusun program dalam kabinet mendatang—ini usianya sudah kepala enam. Kuntoro, kata Erry, tipe orang yang terlalu asyik dengan kepintarannya.

Di mata Sarwono Kusumaatmadja, Kuntoro sangat cakap, bisa ditempatkan di posisi mana saja. ”Ia bekerja efektif, mau bertanya, dan mau mendengarkan,” katanya. Itu sebabnya, bekas Menteri Negara Lingkungan Hidup serta Menteri Kelautan dan Perikanan itu berpendapat Kuntoro harus diberi pekerjaan kompleks. ”Yang membutuhkan keberanian dan terobosan karena dia lugas, tidak suka basa-basi,” Sudirman menambahkan.

Kalaupun menempati kursi Menteri Koordinator Perekonomian, Kuntoro harus diberi kepercayaan untuk menyusun tim ekonominya—paling tidak dilibatkan saat menentukan nama-nama.

Sumber Tempo di kementerian itu mengatakan salah satu kelemahan pos ini adalah ia tidak diberi kewenangan untuk menghukum. Alhasil, tiap departemen jalan sendiri-sendiri bila figur menterinya tidak kuat.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, selama ini, banyak program ekonomi macet karena lemahnya koordinasi antardepartemen. Padahal, gara-gara koordinasi yang berantakan, banyak program terbengkalai, sehingga penyerapan anggaran rendah. Sayangnya, pos ini sekadar penengah. Itulah sebabnya harus diisi oleh orang yang keras, tegas, dan determinan. ”Kalau tidak, hanya akan menjadi simbol,” katanya.

Kuntoro menolak diwawancarai . ”Ha-ha-ha.... Masak saya diwawancarai untuk yang begituan? Nanti dianggap melamar pekerjaan,” katanya lewat pesan pendek.

Sumber: Majalah Tempo Edisi 19-25 Oktober 2009

World Bank President Paul Wolfowitz flanked by Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Chairman of the Aceh and Nias Rehabilitation Agency, and Mustafa Abubakar, Aceh Governor.

(Photo: © World Bank)